Batal Dapat RLH Warga Protes

TANJUNG REDEB – Program Bantuan Rumah Layak Huni (RLH) Pemkab Berau melalui Dinas Perumahan dan Tata Ruang (DPTR) menuai protes dari warga. Jumain, warga RT V Kampung Pesayan, Kecamatan Sambaliung misalnya. Ia tidak terima lantaran namanya dialihkan kepada penerima lainnyayang dianggapnya dilakukan sepihak.

“Saya hanya mau menuntut hak saya, karena pada saat Surat Keputusan penerimaan RLH tersebut ditandatangani oleh Bupati. Nama saya tercantum disitu sebagai penerima, tetapi setelah mulai di bangun kenapa nama saya dialihkan,” ungkapnya saat mendatangi redaksi beraunews.com di Jalan H. Isa III baru-baru ini didampingi Ketua RT V dan Ketua BPK kampung tersebut.

Dikatakakannya, berdasarkan SK Nomor 106/2016 tertanggal 3 Februari 2016 tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Hibah Rumah Layak Huni Program Pengembangan Perumahan DPTR Berau, diketahui ada sembilan warga Kampung Pesayan yang tercatat menerima bantuan RLH tersebut.

Nama-nama penerima yakni, Marhaban, Surya Darma, Samsudin, Ansar, Sahabu, Alimudin, Abu Bakar, Mursalin dan Jumain. Namun pada saat proses pembangunan mulai dilaksanakan, sebanyak empat nama warga yang sudah tercatat di SK Bupati kemudian dialihkan dengan alasan lokasi pembangunan RLH tersebut berada di Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK).

“Termasuk saya, ada tiga warga lain yang namanya dialihkan. Alasan dialihkan karena kawasan pembangunannya masuk ke wilayah KBK, tetapi disitu juga ada yang masuk wilayah KBK tapi tidak dialihkan. Bahkan, 3 tahun yang lalu ada yang masuk wilayah KBK tapi sampai sekarang RLH sudah berdiri kokoh, jadi alasannya tidak masuk akal,” lanjutnya.

Untuk mendapatkan kepastian terkait dialihkannya nama dirinya dan beberapa warga tersebut, ia sempat mendatangi DPTR, namun sayang pada saat itu pihak terkait yang ingin ditemui sedang tidak berada ditempat.

“Sederhana saja, saya ingin mempertanyakan apakah masih ada pihak yang lebih tinggi dari kedudukan Bupati untuk membatalkan atau mengalihkan nama yang sudah terlampir di SK Bupati tersebut? Kalau ada pihak yang lebih tinggi yang bisa mengalihkannya saya bisa menerima, tapi kalau yang memutuskan demikian di bawah Bupati saya akan tetap kejar hak saya sampai kemanapun,” tandasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Pelaksana Harian Kepala Kampung Pesayan, Miftahul Munir mengatakan, mengenai keluhan warganya itu memang sudah didengarnya sejak dirinya menjabat sebagai pelaksana harian sejak 17 Juni 2016 lalu. Bahkan, dirinya sudah berkoordinasi dengan DPTR Berau, hasilnya keempat warga tersebut memang harus dibatalkan lantaran lokasi pembangunannya berada di KBK.

“Itulah keadaannya, di lahan KBK tak boleh didirikan bangunan termasuk RLH,” tutupnya singkat.(mta)