KPK Lebih Bersahabat Dengan Kampung

TANJUNG REDEB - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama ini lebih dominan dipandang sebagai momok menakutkan bagi koruptor. Baik koruptor yang sengaja maupun tak sengaja. Seperti pengelola keuangan ditingkat kampung yang juga rentan tersangkut masalah hukum. Sebab, kesalahan administrasi saja bisa membuat pemegang kebijakan keuangan seperti kepala kampung atau bendahara bisa terseret ke meja hijau.

Dalam Sosialisasi Pencegahan Korupsi, Pengawalan Bersama Pengelolaan Keuangan Dana Desa pada 17 mei lalu di Balikpapan, memberikan gambaran baru tentang sosok KPK di mata pemerintahan kampung. Sebab, KPK lebih merangkul ketimbang memukul bagi pemerintahan kampung. Dengan syarat, mengikuti semua prosedur pengelolaan keuangan dan mentaati rambu-rambu hukum.

Hal ini diketahui dari paparan, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata. Dimana, dia  sempat menyampaikan, pihaknya akan turut mengawasi penggunaan dana desa dengan instansi terkait. Namun menurutnya, tak semua pelanggaran akan ditindak lanjuti oleh KPK. KPK berharap, pertimbangan penanganan masalah korupsi dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Maksudnya, nilai kerugian negara dari sebuah tindak pidana korupsi yang akan ditangani, tidak melebihi biaya penyidikan. Sebab, jika melebihi akan menjadi beban keuangan negara.

“Namun, bukan berarti jika ada tindak pidana korupsi, tidak ada tindakan apapun. Melainkan, tindak pidana korupsi dengan nominal minimal yang kecil tetap diberi sanksi administrasi dan diselesaikan secara internal, bukan ke ranah hukum. Hal ini juga sudah menjadi kesepahaman bersama KPK, Polri, Kejagung dan Mahkaman Agung,” jelas Alexander.

Pernyataan Wakil Ketua KPK itu, dibenarkan Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Berau, Madri Pani saat ditemui beraunews.com. Dia mengatakan, pernyataan itu memang langsung diucapkan Wakil Ketua KPK pada acara sosialisasi di Balai Kota Pemkot Balikpapan.

“Saat itu saya sempat menanyakan langsung bagaimana implementasi kesepahaman bersama KPK, Polri, Kejagung dan Mahkaman Agung itu bisa diikuti juga hingga ditingkat kabupaten/kota. Pertanyaan saya itu, langsung dijawab Wakil Pimpinan KPK, Direktur Reskrim Polda Kaltim dan perwakilan Kejaksaan Tinggi Kaltim yang hadir, yang intinya kesepahaman bersama ditingkat pusat dipastikan akan terjadi juga hingga tingkat kabupaten kota,” pungkasnya.(ana)