Soal ADK Dipakai Beli Kendaraan, Ini Kata BPMPK

TANJUNG REDEB – Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung (BPMPK), Datu Kesuma menanggapi informasi adanya pemanfaatan Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk pembelian kendaraan, seperti yang terjadi di Kampung Talisayan Kecamatan Talisayan dan Kampung Gunung Sari Kecamatan Segah.  

Dikatakan Datu, pemanfaatan ADK sudah diatur berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 58/2015 yang diubah dengan Perbup Nomor 15/2016 tentang pedoman keuangan desa. Dalam aturan tersebut, pemanfaatnya ADK hanya terbagi menjadi dua, yakni untuk perbaikan dan peningkatan fasilitas di luar tanggung jawab instansi atau pemerintah daerah (Pemkab)

“Desa itu punya dua  kewenangan yang boleh dibiayai, yaitu kewenangan lokal skala desa dan kewenangan hak asal usul desa. Kewenangan itu sudah diterjemahkan dalam Perbup pedoman keuangan desa. Pemanfatan ADK akan menyalahi aturan misalnya digunakan untuk pemanfaatan perbaikan fasilitas yang telah dibiayai Pemkab seperti halnya perbaikan rumah dinas pejabat publik atau penambahan meubelair Puskemas dan sekolah” ungkapnya.

Terkait pemanfaatan ADK untuk pembelian pembelian kendaraan pengangkut sampah dan kendaraan operasional, Datu mengatakan jika hal tersebut tidak menyalahi aturan selama peruntukanya untuk operasional desa siaga. Misalnya operasional untuk melayani masyarakat yang akan ke puskesmas atau ke rumah sakit, mengantarkan anak ke sekolah atau mengangkut hasil bumi masyarakat.

“Kalau untuk operasional desa siaga itu tidak masalah dan kalau memang pemanfaatnaya sudah mendesak. Namun pengadaan trak sampah maupun mobil operasional tentunya harus melalui musyawarah dan persetujuan masyarakat kampung dan seluruh eleman kelembagaan yang ada di kampung. Intinya pembelian mobil operasional boleh dilakukan namun untuk opersional desa siaga. Asal jangan dipakai untuk jalan-jalan pejabat kampung, itu baru salah,” tutupnya.(msz)