Awas!!! LSM “Abal-Abal” Gentayangan

TALISAYAN – Untuk menghindari penipuan dengan berbagai modus yang akhir-akhir ini banyak terjadi, Plt Camat Talisayan, Husdiono meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan bujur rayu apa pun. Apalagi, sampai mencatut nama pemerintah daerah atau kecamatan serta instansi lain dengan maksud meminta uang.

Hal itu dikatakan Husdiono, sebenarnya sudah sering terjadi. Bahkan, ketika dirinya masih menjadi ajudan mantan Bupati Berau, Makmur HAPK di periode pertama. Ia menjelaskan, ada banyak metode yang digunakan pelaku untuk menjebak calon korbannya. Salah satu modus yang paling dianggap ampuh oleh pelaku, yakni mencatut nama pimpinan intansi, seperti Camat, Kapolres, Kapolsek, Kepala Instansi bahkan Bupati maupun Wabup.

"Baik SMS maupun telpon secara langsung yang mengatakan saya Bupati, Kapolres, Camat, ajudan Bupati. Jika minta uang jangan ditanggapi, biasanya yang menjadi sasarannya itu para kepala kampung dan pihak perusahaan. Kita harap jangan ditanggapi. Termasuk jika mendapat SMS undian berhadiah jangan lekas percaya," ujarnya saat ditemui diruang kerjanya, Rabu (13/07/2016).

Disamping itu, dirinya juga mengingatkan pada pemerintah kampung yang ada di wilayah Kecamatan Talisayan, maupun yang berada di wilayah lain untuk tidak memberikan ruang pada LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang sifatnya mencari kesalahan pemerintah kampung, seperti alokasi dana kampung. Pasalnya, tidak sedikit oknum yang mengaku sebagai anggota LSM yang kemudian memeras kepala kampung dengan pertanyaan seputar penganggaran ADK.

Sejauh ini, dikatakannya, banyak LSM yang statusnya tidak jelas mengganggu pemerintahan kampung yang bukan merupakan kewenangannya, yang dimana ujung-ujungnya menuju pada tindakan pemerasan.

"Ini yang sering terjadi. Makanya kita minta ketika ada oknum yang mengaku LSM tanpa memberikan dokumen lengkap serta bukti dari Kesbangpol, jangan dipedulikan. Mereka tidak berhak ikut mencampuri internal kampung apalagi sampai meminta data terkait pemerintah kampung, baik itu ADK atau semacamnya. Karena LSM seperti ini mencari celah kesalahan kampung dalam mengelola ADK," terangnya.

Terkait pemeriksaan anggaran, baik itu ADK atau semacamnya yang berhak itu adalah instansi pemerintah terkait, seperti aparat kecamatan yang terdiri dari tim verifikasi, BPK dan instansi pemerintah lainnya.

"Di luar instansi pemerintah itu tidak ada kaitannya dengan LSM. Kita juga berharap pemerintah kampung dapat lebih banyak bertanya jika ada sesuatu mengenai pemerintahan kampung di luar kemampuannya, termasuk dalam membuat SPJ ADK. Kita di kecamatan terbuka demi kebaikan bersama," pungkasnya.(hir)