P-Apdesi Berau Harapkan Pemda Terbitkan Regulasi Terkait Pengadaan Tanah Kas Kampung

TANJUNG REDEB – Hingga kini, masih banyak kepala kampung di Kabupaten Berau yang kesulitan mengimplementasikan secara baik dan benar penggunaan Dana Desa (DD) dari APBN, Alokasi Dana Kampung (ADK) dari APBD hingga dana dari pihak ketiga. Hal tersebut diungkapkan Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (P-Apdesi) Kabupaten Berau, Madri Pani kepada beraunews.com, Kamis (11/01/2018).

Dikatakannya, kesulitan sebagian besar kepala kampung tersebut sebagai akibat kampung tak memiliki tanah kas kampung. Keberadaan tanah kas kampung, menurutnya sangat berpengaruh terhadap kelancaran pembangunan di perkampungan. Apalagi, kepala kampung dituntut bekerja optimal dan signifikan membangun kampung yang mereka pimpin. 

“Tanpa ada tanah kas kampung, tidak akan bisa kampung tersebut membangun suatu infrastruktur ataupun sarana prasarana yang lain. Apalagi, semakin tahun masyarakat semakin sadar dengan adanya dana kampung yang berlimpah, maka semakin mahal juga itu harga tanah, itu nanti kendalanya ke depan, kenapa tidak sekarang kita berpikir tentang itu,” imbuhnya.

Sebenarnya, lanjut Kepala Kampung Gurimbang itu, aturan pengadaan tanah kas kampung sudah ada di Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 8/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa hingga regulasi tentang penggunaan dana desa lainnya. Hanya saja, para kepala kampung masing menunggu aturan dari pemerintah daerah, baik berupa Perda maupun Peraturan Bupati.

 

Pasalnya, untuk mengadakan tanah kas kampung tersebut, kampung harus mendatangkan Tim 9, yang di Kalimantan Timur ini, hanya ada di Samarinda dan Balikpapan. Untuk mendatangkan Tim 9, sebenarnya tak menjadi masalah, hanya saja cara mengalokasikan dana DD dan ADK untuk mendatangkan Tim 9 ini yang belum diatur.

“Oleh karena itu, DPC P-Apdesi mewakili Kepala Kampung se-Kabupaten Berau mengharapkan agar pemerintah daerah menerbitkan regulasi atau aturan terkait pengadaan tanah kas kampung,” tandas kepala kampung berprestasi nasional itu.(bnc)