SPj Dana Desa Salah Satu Indikator LHP Keuangan Pemda, P-Apdesi Perkuat Siskeudes

 

JAWA TENGAH – Surat Pertanggungjawaban (SPj) Dana Desa menjadi salah satu indikator Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan pemerintah daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Menyadari hal itu, Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (P-Apdesi) Kabupaten Berau menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) dan orientasi lapangan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Ketua DPC P-Apdesi Kabupaten Berau, Madri Pani kepada beraunews.com mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan pihaknya ini, selain sebagai amanah UU Nomor 6/2014 tentang Desa maupun Permendagri 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, juga dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

“Selain itu, melalui kegiatan ini juga, wujud kontribusi nyata P-Apdesi membantu Pemerintah Daerah. Sebab, kedepannya, salah satu indikator penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian-red) itu adalah SPj Dana Desa. Apabila dana desa tidak dapat di SPj-kan dengan baik, akan mempengaruhi penilaian WTP,” tuturnya, Jumat (10/11/2017).

“Melalui kegiatan siskeudes ini, kami berharap, tidak ada alasan lagi bagi aparatur kampung mengalami kesulitan dalam melaksanakan siskeudes, termasuk dalam hal SPj. Hal ini penting dilakukan, selain membantu kampung sendiri, juga membantu Pemerintah Daerah, jangan sampai predikat WTP yang telah diraih tiga beberapa tahun terakhir, tidak diraih kembali,” tambahnya.

Ia menambahkan, bimtek siskeudes yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itu, telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu di Kabupaten Berau. Sementara orientasi lapangannya yang diikuti 146 orang aparatur kampung dari kurang lebih 37 kampung itu, dilakukan di BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok, Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mulai tanggal 8 November 2017 hingga 11 November 2017.

“BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok kita jadikan lokasi orientasi lapangan karena merupakan BUMDes terbaik di seluruh Indonesia,” ujarnya.  

 

Sebelum keberangkatan, lanjut Kepala Kampung Terpilih Kampung Gurimbang itu, dilakukan pembekalan oleh Wakil Bupati Berau, Agus Tantomo di Ruang Sangalaki Kantor Bupati Berau, Selasa (07/11/2017) lalu. Pembekalan dihadiri Kepala DMPK, seluruh pengurus P-Apdesi hingga seluruh peserta yang akan berangkat. 

“Pembekalan dilakukan oleh Wakil Bupati, karena Bupati sedang melaksanakan ibadah umroh. Pembekalan itu juga sekaligus transparansi penggunaan dana. Di dalam pembekalan tersebut, Wakil Bupati berharap agar aparatur kampung dapat memanfaatkan kegiatan ini seoptimal mungkin, sehingga siskeudes dan BUMDes dapat diimplementasikan di kampung masing-masing. Jangan sampai WTP lepas lagi,” tandasnya.(bnc)