Ajukan Listrik ke Pemprov Kaltim

 

TALISAYAN – Hingga kini, listrik masih menjadi salah satu persoalan bagi masyarakat kampung yang belum tersentuh oleh jaringan PLN. Seperti halnya masyarakat Kampung Campur Sari, Kecamatan Talisayan, yang hanya bisa berharap agar jaringan PLN yang berada di Kampung Bumi Jaya dapat segera disambungkan ke Campur Sari.

Disampaikan Pjs Kepala Kampung Campursari, Sigit Dwi Prakoso, saat ini masyarakat Campur Sari masih mengandalkan mesin diesel atau generator set dari bantuan Pemkab beberapa tahun lalu.
 
Mesin tersebut dioperasikan oleh operator mulai jam 18.00 Wita sampai dengan 23.50 Wita, dan paling lama 01.00 Wita dini hari. Tentu, lanjut dia, penerangan tersebut tidak cukup bagi masyarakat, apalagi banyak yang sudah memiliki usaha rumahan sendiri.
 
"Masyarakat juga dibebankan biaya pemeliharaan dan membeli bahan bakar sebesar 50-100 ribu per rumah," ungkapnya kepada beraunews.com, Kamis (31/08/2017).
 
Dirinya mengatakan, guna memperjuangkan keinginan masyarakat mendapatkan pelayanan listrik maksimal, pihaknya telah mengajukan usulan pemasangan jaringan listrik ke Pemkab Berau, melalui Musrenbang Kecamatan beberapa bulan lalu.
 
Tetapi, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka terkait kelistrikan kini menjadi kewenangan Pemprov Kaltim. Sehingga, pihaknya kembali menindaklanjuti usulan ke Pemprov Kaltim, dengan harapan usulan tersebut dapat terlaksana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).
 
“Usulan yang kita ajukan merupakan usulan prioritas. Bahkan, kedatangan Sekprov Kaltim dalam penyerahan hutan desa beberapa waktu lalu, juga kita sampaikan dengan harapan dapat ditindaklanjuti," bebernya.
 
Beruntung, usulan tersebut mendapat respon positif dari Sekprov Kaltim, Rusmadi Wongso. Ditambahkan pria yang juga menjabat sebagai Kasi Trantib Pemerintah Kecamatan Talisayan ini, Sekprov saat itu mengatakan, akan mengupayakan realisasi dari usulan tersebut melalui APBD-P dari Pemprov Kaltim. Tetapi, jika anggaran tersebut tidak memungkinkan, maka besar kemungkinan usulan tersebut akan dimasukkan di APBD tahun 2018.
 
"Besar harapan kami usulan ini dapat terealisasi, demi memberikan kenyamanan masyarakat Kampung Campur Sari," bebernya.(bnc)
 
Wartawan: Hendra Irawan/Editor: Rita Amelia