Sekprov Kaltim Serahkan SK Hutan Desa pada Empat Kampung, Ayo Kampung Lainnya

 

TALISAYAN - Senin (24/07/2017), bertempat di pendopo Kecamatan Talisayan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, menggelar kegiatan sosialisasi perhutanan sosial, dan sekaligus penyerahan SK (surat keputusan) hutan desa atau Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) kepada 4 kampung yang ada di Kabupaten Berau. Kegiatan yang digelar pada pukul 09.00 Wita tersebut berlangsung lancar dan meriah.

Acara dihadiri Sekretaris Pemprov Kaltim Rusmadi, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim Wahyu Widhi Heranata, beserta rombongan. Tak hanya itu, hadir juga Asisten II Pemkab Berau, Mansyah Kelana, yang mewakili Bupati Berau Muharram, Kepala DPMK Berau, Ilyas Natsir. Disamping itu, hadir pula Camat se-Pesisir Selatan Berau, yakni Camat Talisayan, Camat Biatan, Camat Tabalar, Camat Batu Putih, serta Camat Biduk-Biduk. Ada juga sejumlah LSM, seperti Perkumpulan Menapak Indonesia, ForClime-FC, TNC, KPH Berau Barat, dan TFCA, serta sejumlah pemerintah kampung di Kecamatan Talisayan, Biatan, dan Kecamatan Segah.

Pada kesempatan itu, Wahyu Widhi Heranata menyampaikan, hutan lindung pada hakikatnya dapat dikelola oleh masyarakat melalui hutan desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitarnya. Apalagi kata dia, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, ada sekitar 12,7 juta hektar kawasan budidaya kehutanan  yang dapat dikelola oleh masyarakat. Untuk Kalimantan Timur sendiri, ada sekitar 600 ribu hektar lebih dalam bentuk peta indikatif, dimana setiap 3 bulan sekali dilakukan evaluasi.

 

Lebih lanjut dikatakan Widhi, konsep hutan desa tersebut sebenarnya dikembangkan sudah cukup lama sekali. Saat Izin Usaha Hasil Hutan Kayu (IUHHK), apakah dalam bentuk Hutan Tanaman Industri (HTI), maupun restorasi ekosistem sekalipun, dalam perjanjian unit manajemen, antara perusahaan dan pemerintah, ada salah satu klausul yang wajib dilakukan oleh semua perusahaan, yakni melakukan pembinaan masyarakat desa hutan di wilayah kerjanya.

“Dan itu wajib, disamping dana CSR. Akan tetapi, selama ini, banyak perusahaan terlena sehingga PMDH (Pembinaan Masyarakat Desa Hutan-red) itu kerap terlupakan. Nah, saat ini menyimak pidatonya presiden saat berada di Kalsel, sudah saatnya masyarakat mengelola hutannya sendiri,” ungkapnya kepada beraunews.com, Senin (24/07/2017).

Ia menjelaskan, saat ini dari 600 ribu hektar luas hutan di Kalimantan Timur, yang sudah terealisasi dalam bentuk pengelolaan hutannya dilakukan oleh masyarakat, sekitar 102,2 ribu hektar. Dimana jumlah tersebut terdiri dari hutan desa sebanyak 85 ribu hektar lebih, hutan kemasyarakatan 1,9 hektar, hutan tanaman rakyat 9,9 ribu hektar, dan pola kemitraan sekitar 4 ribu hektar lebih.  

Untuk itu, dirinya mengajak pemerintah kampung, serta tokoh masyarakat yang hadir untuk mengambil peluang dalam mengembangkan hutan lindung menjadi hutan desa. Bahkan, ia menyampaikan, jika ada unit manajemen (pihak perusahaan-red) di sekitar wilayah kampung bersangkutan menolak hal tersebut, dapat melaporkan ke pihaknya melalui KPH Berau Barat.

“Silahkan laporkan. Karena salah satu alat untuk meminimalisir kesenjangan, atau kecemburuan sosial antara masyarakat dan unit manajemen, yakni dengan hutan sosial,” tegasnya.

 

Sementara itu, Sekprov Kaltim, Rusmadi, menyampaikan, HPHD merupakan cara baru dalam mengelola hutan berbasis masyarakat. Sebab, selama ini kata dia, jika berbicara soal pengelolaan hutan, maka akan mengarah ke bidang korporasi.

“Hanya, kesempatan atau amanah yang diberikan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk peningkatan ekonomi, sehingga kesejahteraan masyarakat setempat lebih baik lagi,” tuturnya.

Secara simbolis, mantan Kepala Bapedda Pemprov Kaltim ini melakukan Penyerahan SK hutan desa atas nama Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, kepada empat kampung yang berhasil mengubah hutan lindung menjadi hutan desa. Yakni Kampung Biatan Ilir di Kecamatan Biatan, Kampung Dumaring di Kecamatan Talisayan, serta Kampung Punan Segah, dan Long Ayap yang berada di Kecamatan Segah. Tak sampai di situ saja, dirinya pun berpesan kepada pihak pemerintah kampung atau Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) di masing-masing kampung, untuk menjaga hutan tersebut agar tidak rusak, atau menjadi target para pelaku perusak hutan.

“Harapannya dijaga semaksimal mungkin, sehingga tujuannya dapat benar-benar tercapai. Untuk kampung yang belum membentuk hutan desa, akan terus kita dorong untuk dapat melakukannya. Sehingga, target yang 660 ribu hutan di Kalimantan timur ini dapat tercapai,” paparnya.(bnc)

Wartawan: Hendra Irawan/Editor: Rita Amelia