PT DLJ Klaim Penanaman Sesuai IUP, Ini Kata Kepala Kampung

BIATAN – Meskipun pihak PT Dwiwira Letasri Jaya (DLJ) telah melakukan klarifikasi terkait dugaan penyerobotan lahan pemerintah Kampung Biatan Ilir, dengan melakukan penanaman di luar HGU, ternyata belum membuat pihak pemerintah kampung puas.

Kepala Kampung Biatan Ilir, Abdul Hafid mengatakan, boleh saja pihak perusahaan telah menanam berdasarkan IUP yang telah dibuat. Namun, perlu dipertanyakan kembali apakah lokasi penanaman tersebut telah benar-benar sesuai dengan yang ada di lapangan.

Disamping itu, ia juga menilai ada unsur tumpang tindih lahan yang kini dipersengketakan. Sebab kata dia, jika di lahan 296,12 hektar tersebut telah masuk ke dalam IUP PT DLJ, mengapa PT Noffro Agro Sejahtera (NAS), sekitar tahun 2013 dan 2014 juga mengajukan perizinan atas lahan tersebut?

Seperti diketahui, penanaman kelapa sawit di lahan tersebut dilakukan pada tahun 2009 lalu. Bahkan, pada tahun 2015, lanjut Hafid, Luther Kombong yang merupakan salah satu pemegang saham PT NAS saat itu, memberikan surat pernyataan kepada pemerintah Kampung Biatan Ilir.

Dari kutipan surat tersebut, dalam poin dua mengatakan sebagaimana diketahui di areal ijin lokasi Noffro terdapat tanaman kelapa sawit seluas kurang lebih 522,07 hektar di Kampung Biatan Ilir, Biatan Ulu, dan Kampung Biatan Lempake di Kecamatan Biatan, yang dibangun dan dirawat oleh PT DLJ.

Berdasarkan hal tersebut, pemberi pernyataan menyatakan, bahwa hal itu akan dibicarakan dan diselesaikan secara kekeluargaan, setelah Akta Jual Beli (AJB) selesai. tetapi, sampai saat ini lanjut Hafid, hingga Luther Kombong meninggal dunia, pembicaraan tersebut belum pernah dilakukan.

 

"Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa di lahan itu ada terlihat tumpang tindih? Jika lahan tersebut masuk ke dalam IUP PT DLJ, tapi kenapa juga masuk ke dalam ijin Noffro. Seharusnya, penanaman tidak bisa dilakukan sebelum sengketa itu diselesaikan," jelasnya kepada beraunews.com, Sabtu (22/07/2017).

Disamping itu, kata dia, pihaknya juga belum mengetahui ada berapa sebenarnya lokasi PT DLJ yang masuk di wilayahnya. Karena sampai saat ini pihaknya mengaku belum diberi gambaran oleh pihak perusahaan.

Dirinya juga mempertanyakan soal pemberian plasma kepada masyarakat Biatan Ilir yang dinilainya masih belum jelas. Pasalnya, yang ia ketahui, pemberian plasma kepada masyarakat adalah senilai 20 persen dari total wilayah Biatan Ilir yang masuk dalam IUP PT DLJ.

"Ada berapa sih plasma masyarakat Biatan Ilir? Karena sampai saat ini kami belum tahu. Jangankan plasma, wilayah Biatan Ilir yang masuk PT DLJ saja kita tidak tahu, karena kita belum punya peta lokasinya. Kalaupun ada, itu hanya globalnya saja," bebernya.

 

Untuk itu, pihaknya berencana ingin kembali melakukan pemetaan lokasi bersama PT DLJ, dengan melibatkan tim independen. Selain untuk membuktikan apakah penanaman berdasarkan IUP di wilayahnya telah sesuai, juga untuk mengetahui jumlah total luas lahan PT DLJ di wilayahnya.

"Kita melihat di lapangan saja. apakah benar apa yang disampaikan pihak DLJ itu sesuai IUP, atau bagaimana. Kalau memang sudah sesuai, silakan dilanjutkan. Tapi jika tidak, maka hal ini akan tetap kami perkarakan," tandasnya.(bnc)

Wartawan: Hendra Irawan/Editor: Rita Amelia