Soal Dugaan Tanam Sawit di Luar HGU, PT DLJ Tegaskan Tak Ada Aturan Dilanggar

 

BIATAN – PT Dwiwira Lestari Jaya (DLJ) melalui GM CSR PT Triputra Agro Persada (TAP) Jimmy Hadi, selaku grup yang menaungi PT DLJ, membantah keras tudingan Pemerintah Kampung Biatan Ilir jika pihaknya diduga melakukan penyerobotan lahan atau pelanggaran Hak Guna Usaha (HGU).

“PT DLJ memiliki legalitas perijinan untuk melaksanakan kegiatan perkebunannya. Karena berdasarkan UU Nomor 39/2014 tentang Perkebunan, penanaman cukup didasari atas Ijin Usaha Perkebunan (IUP),” kata Jimmy saat ditemui beraunews.com, Rabu (19/07/2017).

BACA JUGA : Diduga Tanam Sawit di Luar HGU, 296 Lahan Sawit PT DLJ Terancam Disita

Secara kronologis, Jimmy mengatakan, tahun 1999, PT DLJ memperoleh Ijin Lokasi seluas 20.000 Hektar berdasarkan Keputusan Bupati Berau Nomor 590/05/I/PEM.A/1999 tanggal 11 Agustus 1999. Dari sana lanjut dia, PT DLJ melakukan pembebasan lahan sesuai yang diamanahkan dalam ijin lokasi.

“Secara pararel, PT DLJ memohonkan Ijin Usaha Perkebunan sebagai legalitas untuk berkegiatan di lapangan, serta memohonkan HGU sebagai alas hak atas tanah, guna menjamin terlindunginya hak atas tanah perkebunan yang dimaksud itu,” bebernya.

Disamping itu, pada tahun 2000 lalu, PT DLJ memperoleh IUP saat itu masih dari Menteri Kehutanan dan Perkebunan. Berdasarkan Surat Menhutbun No. 777/Menhutbun-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 seluas 12.000 Ha di dalam areal pencadangan seluas 17.100 Ha. Kemudian dari IUP tersebut, PT DLJ mulai menanam sawit.

Ia juga menegaskan, jika penanaman tersebut adalah legal. Karena secara hukum, keabsahan melakukan kegiatan perkebunan itu berdasarkan IUP. Hal ini juga dikatakannya, telah sesuai dengan Pasal 1 angka 10 Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013.

“Ijin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut IUP-B, adalah ijin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan,” jelasnya.

Sedangkan Pasal 42 UU Nomor 39/2014 menyatakan, bahwa kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan, atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan (PHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan, apabila telah mendapatkan hak atas tanah atau ijin Usaha Perkebunan.

Oleh karena itu, ia menilai, banyak masyarakat belum paham, jika secara hukum, penanaman cukup didasarkan atas IUP. Sedangkan HGU, adalah dasar hak yang biasanya ditujukan untuk agunan bank saja.

"Jadi, ber-HGU atau tidaknya sebuah lahan, tidak menyebabkan boleh atau tidaknya ditanam. Justru kalau tidak ber-IUP akan terkena sanksi pidana. Kami paham soal itu,” jelasnya.

Jimmy juga menceritakan, kegiatan penanaman PT DLJ dimulai sejak diperolehnya IUP tahun 2000. Dan hingga saat ini, baru mencapai 7.134 Hektar dari kuota 12.000 Hektar yang berada dalam pencadangan IUP seluas 17.100 Hektar. Seluruh penanaman kelapa sawit PT DLJ tersebut, masuk dalam areal IUP yang dimiliki pihaknya.

"Jadi Penanaman yang dilakukan PT DLJ tidak terdapat, atau tersangkut persoalan hukum. Meskipun masih terdapat areal tanam yang belum masuk HGU. Namun, hal tersebut tidak berarti penanaman yang dilakukan tidak sah, mengingat legalitas kegiatan budidaya perkebunan adalah IUP," jelasnya.

Sementara terkait HGU, terang Jimmy, memang tidak berhubungan dengan legalitas atau keabsahan kegiatan budidaya perkebunan. HGU merupakan salah satu bentuk hak atas tanah sebagaimana dimaksud Pasal 16 Ayat (1) UU Nomor 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA). Sedangkan, sertifikat HGU merupakan tanda bukti hak kepada pemegang Hak Guna Usaha (Pasal 7 ayat (3) PP Nomor 40/1996) agar memperoleh kepastian hukum, dan jaminan perlindungan hukum atas lahan yang dikuasainya, termasuk untuk dapat dijadikan jaminan bank (Pasal 15 ayat (1) PP Nomor 40/1996).

PT DLJ sendiri, baru memperoleh HGU tahun 2009 seluas 11.983 Hektar berdasarkan Keputusan BPN Nomor 149/HGU/BPN RI/2009 tanggal 27 Oktober 2009.

"Terhadap tanaman dalam areal IUP yang belum masuk HGU tersebut, saat ini PT DLJ sedang memproses agar seluruh lahan yang masuk dalam IUP dapat diterbitkan HGU," pungkasnya.(bnc)

Wartawan: Hendra Irawan/Editor: Rita Amelia