Diduga Tanam Sawit di Luar HGU, 296 Lahan Sawit PT DLJ Terancam Disita

 

BIATAN – Salah satu perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Biatan, yakni PT Dwiwira Lestari Jaya (DLJ), diduga telah melakukan pelanggaran perizinan, dengan melakukan penanaman kelapa sawit di luar hak guna usaha (HGU) miliknya. Berdasarkan informasi, ada sekitar ratusan hektar lahan yang telah ditanami pihak perusahaan di Kampung Biatan Ilir. Hal itu juga dibenarkan oleh Kepala Kampung Biatan Ilir, Abdul Hafid.

Ia mengatakan, pihak perusahaan diduga menanam kelapa sawit di wilayahnya cukup luas, tanpa ada pemberitahuan, atau permintaan izin ke pemerintahanya. Sehingga kata dia, tindakan perusahaan yang dinilai sudah melanggar aturan tersebut, membuat pihaknya merasa keberatan. Apalagi, kontribusi perusahaan tersebut terhadap kampungnya juga dinilai sangat minim.

“Ada sekitar 296 lahan sawit yang telah ditanam di luar HGU. Tanpa ada konfirmasi ke pemerintah kampung. Untuk menutupi pelanggaran itu, pihak perusahaan memasukkan perizinan Novro yang juga satu group dengan DLJ,” ungkapnya kepada beraunews.com, Jumat (07/07/2017).

Lebih lanjut dijelaskannya, pihak perusahaan menggodok perizinan Novro tersebut juga tidak sesuai dengan tahun tanam kelapa sawit tersebut. Pasalnya, penanaman yang dilakukan pihak perusahaan yang diduga dilakukan di luar HGU, jauh sebelum kepengurusan perizinan Novro. Dengan begitu, ia menilai, pihak perusahaan hendak memanipulasi penanaman, agar tetap dianggap tidak melanggar peraturan.

”Sedangkan perizinan Novro diurus pada tahun 2013. Sementara, tahun tanam yang dilakukan di wilayah kami itu antara tahun 2009 dan 2010. Jadi, duluan tanamnya baru mengurus izinnya, sampai sekarang, izin itu juga belum sah,” jelasnya.

Tak hanya di kampungnya, pihak perusahaan diduga juga melakukan penanaman kelapa sawit di luar HGU di Kampung Biatan Ulu. Hanya saja kata dia, luasan lahan yang ditanami itu, lebih kecil dari yang ditanam di kampungnya. Terkait persoalan tersebut, pihaknya juga sempat mengadukan masalah itu ke Dinas Perkebunan Berau. Hanya, laporannya tersebut tidak membuahkan hasil.

“Kalau digabung lahan yang telah ditanamnya itu dengan Biatan Ulu, ada kurang lebih 500-an hektar. Masalah itu sudah pernah kita laporkan bersama aparat kampung lain ke Dinas Perkebunan. Tapi saat itu, tidak direspon positif,” bebernya.

Ia mengatakan, persoalan tersebut kini telah disampaikan kembali ke Pemerintah Kabupaten Berau, yakni langsung kepada Bupati Berau, Muharram, dengan harapan dapat menemukan solusi serta tindakan terkait persoalan perizinan tersebut. Sebab kata dia, jika tak ada solusi atau penegasan dari pemerintah, pihaknya akan melakukan aksi, dengan cara menyita lahan yang telah ditanam pihak perusahaan menjadi aset kampung.

“Kami sita menjadi aset kampung, dan nanti akan dikelola oleh BUMK. Apalagi lahan itu juga ditanam di luar HGU, dan juga tidak melakukan koordinasi dengan kami,” tandasnya.(bnc)

Wartawan: Hendra Irawan/Editor: R. Amelia