Tawarkan Pendampingan untuk Pengelolaan dan Pengembangan BUMK dengan Feasibility Study

 

 

TANJUNG REDEB – Tak kurang potensi yang dapat dikelola di setiap kampung yang ada di Berau. Dari 100 kampung yang ada, hampir setiap daerahnya memiliki kekayaan alam yang dapat dikelola, baik dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, maupun sektor lain yang dapat mendatangkan keuntungan dan kemajuan bagi kampung tersebut.

Melalui Badan Usaha Milik Kampung (BUMK), setiap kampung dapat meningkatkan perekonomian kampung serta menjadi kendaraan bagi pembangunan di kampung bersangkutan.

Namun saat ini, belum seluruh kampung memiliki BUMK. Banyak hal yang menjadi kendala didirikannya BUMK di sebuah kampung, salah satunya kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dalam mendirikan BUMK tersebut.

Tahun 2016 lalu, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (P-APDESI) Berau, sengaja menggelar pelatihan BUMK atau BUMDes di Bandung, Jawa Barat. Pelatihan yang melibatkan lebih dari 70 kampung dengan masing-masing perwakilannya tersebut, bertujuan untuk meningkatkan kompetensi aparatur desa dalam mengelola, mengembangkan, dan memajukan BUMK yang ada di masing-masing kampung.

Sejalan dengan hal tersebut, Luthfiamer, seorang putra daerah yang bergerak di bidang konsultasi manajemen dan bisnis serta jaringan bisnis, menawarkan kepada Pemkab Berau, melalui DPC P-APDESI untuk melakukan pendampingan kepada kampung yang ada di Berau, terutama dalam penyusunan studi kelayakan usaha yang akan dikelola kampung melalui BUMK.

Pria kelahiran Samarinda, 18 Desember 1994, tersebut mengaku siap membantu Pemkab dalam mewujudkan pembangunan yang dilaksanakan dari pinggiran.

“Untuk membangun dari pinggiran seperti yang diinginkan Presiden maupun Bupati saat ini, saya rasa yang perlu dilakukan adalah memandirikan kampung terlebih dulu. Maksudnya, setiap kampung bisa memajukan desa mereka dulu dengan BUMK yang mereka kelola, maka tidak akan sulit bagi kampung untuk menjadi lebih maju dan berkembang,” ungkapnya kepada beraunews.com, Rabu (07/06/2017).

 

Adapun bentuk pendampingan konsultasi yang ditawarkannya berupa pendampingan penyusunan feasibility study atau studi kelayakan. Studi kelayakan usaha tersebut, dikatakannya memiliki arti penting sebagai pedoman manajemen BUMK.

“Studi kelayakan dilakukan agar tidak mengalami hambatan dalam pelaksanaan BUMK-nya, karena melalui studi kelayakan ini kita bisa memperhitungkan berbagai aspek bisnis dan resiko mulai dari penentuan jenis usaha sampai analisa kelayakan usahanya, termasuk manajemen pengelolaan usahanya serta pengembangan usahanya,” jelasnya.

Agar dapat merealisasikan niatnya dalam membantu pendampingan kepada kampung, khususnya pengelolaan BUMK, ia berharap kepada DPC P-APDESI untuk dapat memberikan dukungan agar dapat mewujudkan niat tersebut.

“Jika memang diberikan kesempatan, maka saya akan memberikan gambaran ringkas tentang arti pentingnya sebuah BUMK yang profesional bagi pembangunan kampung,” tandas pria lulusan Universitas Surabaya Fakultas Bisnis dan Ekonomi Jurusan Business Networking ini.(bnc)

Wartawan: Marta/Editor: R. Amelia