Di Musrenbang, Kepala Kampung Sampaikan Kekhawatiran Terkait Galian C

 

TALISAYAN – Dalam Musrenbang yang dilakukan di Kecamatan Talisayan, Selasa (14/03/2017), Kepala Kampung Tunggal Bumi, Mugiyono mempertanyakan kepada Bupati Berau Muharram, terkait kejelasan proyek jalan yang menggunakan galian C. Hal itu perlu kejelasan, agar ketika melaksanakan program pembangunan fasilitas publik, seperti pembangunan jalan usaha tani dan pemeliharaan jalan lingkar kampung tidak terjerat kasus hukum.

“Kita perlu kejelasan tentang mekanisme galian C. Kita tidak ingin sementara kita mengerjakan proyek galian C, malah berujung ke masalah hukum,” ujarnya.

Sebab kata dia, saat ini kepengurusan izin untuk galian C sudah dilakukan di Pemprov Kaltim. Sementara galian C bukan untuk kegiatan bisnis, melainkan untuk pembangunan kampung. Tidak itu saja, dalam mengurus proses perizinan galian C tersebut juga, dikatakannya cukup menyulitkan, dan memakan biaya.

“Kita jelas tidak ingin hanya karena galian C ini, kepala kampung harus berakhir di Murjani II (Rutan Kelas II B),” jelasnya.

Menanggapi persoalan tersebut, Bupati Berau Muharram menyampaikan, kondisi tersebut memang cukup beralasan jika banyak kepala kampung khawatir akan dampak dari aktivitas proyek galian C.  Namun dikatakannya, dalam upaya mencari solusi, pihaknya akan mencoba melakukan komunikasi dari instansi terkait, seperti aparat kepolsian dari Polres Berau, serta Kejaksaan Negeri. Karena menurutnya, proyek galian C yang dilakukan kepala kampung untuk kepentingan masyarakat umum di kampungnya, tidak memiliki unsur bisnis. Apalagi kata dia, materialnya sendiri diambil dari dalam kampung dan ditujukan untuk pembangunan kampung.

“Maksud saya ini bisa dimaklumi. Karena bisa dibayangkan, kalau proyeknya cuma seratus juta, atau dua ratus juta dan harus mengurus galian C sampai ke provinsi, dan itu kadang-kadang memakan waktu 1 sampai 3 bulan. Belum lagi biayanya juga besar,” jelasnya.

Ia juga mengakui, beberapa waktu lalu, dirinya juga sempat melakukan komunikasi dengan kapolres terkait banyaknya kasus galian C yang menimpa kepala kampung. Sebab menurutnya,  jika seluruh proyek tersebut harus menggunakan izin baru bisa berjalan, tentu akan sangat menghambat pembangunan di kampung-kampung.

“Maksud saya, kalau kita bisa duduk bersama membicarakan masalah ini dan itu bisa menjadi keputusan khusus untuk wilayah Kabupaten Berau demi menghargai kearifan lokal, mudah-mudahan ini dapat dimaklumi. Kapolres waktu itu juga mengatakan, silahkan saja dilanjut pak Bupati, selama itu tidak mengandung unsur bisnis,” ungkapnya.

Disamping itu, pihaknya juga akan melakukan komunikasi dengan Gubernur Kaltim terkait permasalahan proyek galian C tersebut. Sebab kata dia, dengan banyaknya kekhawatiran dari kepala kampung jelas akan sangat berdampak pada pembangunan yang ada di kampung.

“Misalnya saja nanti dalam skala kecil atau dibawah satu hektar, kepengurusan izinnya dapat dilakukan di kabupaten, atau yang sifatnya tidak ada unsur bisnis seperti kegiatan jalan usaha tani, kalau bisa tidak perlu ada izin. Ini nanti akan kita upayakan agar tidak ada lagi kekhwatiran kepala kampung dalam menjalankan programnya,” bebernya.(bnc)

Wartawan: Hendra Irawan/Editor: R. Amelia