Listrik dan Jalan, Prioritas di Dua Kecamatan

 

TALISAYAN – Selasa (14/03/2017), Bupati Berau Muharram bersama Wakil Bupati Berau Agus Tantomo, menghadiri kegiatan Musrenbang di dua kecamatan, yakni  di Kecamatan Talisayan pada pukul 08.30 Wita yang dilaksanakan di pendopo Kecamatan, dan di Kecamatan Biatan Pukul 14.00 Wita, yang juga diselenggarakan di pendopo kecamatan. Disamping itu, hadir juga Bapelitbang M Gazali, Assisten II Mansyah Kelana, anggota DPRD Berau Subroto, Jasmine Hambali, dan Abdul Samad. Hadir juga Camat Talisayan, David Pamudji, Camat Biatan, Agung, beserta sejumlah kepala kampung dan masyarakat yang ada di kecamatan tersebut.

Sebelum membuka Musrenbang di dua kecamatan itu, Muharram menyampaikan kepada kepala kampung, untuk mengelola alokasi dana kampung (ADK) dengan sebaik-baiknya. Apalagi cukup banyak program yang sudah diatur di dalam peraturan bupati yang harus dilaksanakan, dan direalisasikan oleh pemerintah kampung. Misalnya, honor imam masjid, honor guru PAUD, dana RT, bantuan masjid dan gereja, santunan kematian, hingga dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk fakir miskin. Disamping itu, dirinya juga menjelaskan mekanisme kebijakan pemerintah kampung yang dapat dilakukan tanpa harus mengacu pada Perbup. Namun, kebijakan tersebut diambil berdasarkan persetujuan dari BPK, dan aparat kampung lain melalui sebuah musyawarah.

Tak lupa juga, orang nomor satu di Kabupaten Berau itu menyampaikan, dirinya tidak ingin ada kepala kampung di Berau yang terjerat kasus hukum. untuk itu dirinya berupaya membuat kebijakan untuk menghindarkan kepala kampung dari potensi penyelewengan dana. Salah satu upayanya adalah, melakukan kerjasama dengan BanKaltim, dengan cara setiap melakukan pencairan ADK tidak dapat dilakukan  sekaligus. Namun, dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan pengeluaran rutin yang dilakukan pemerintah kampung, seperti pembayaran honor.

“Dan juga dana itu tidak boleh masuk ke rekening pribadi kepala kampung, ini merupakan filter kita untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, dan uang yang ada itu tidak dipegang oleh kepala kampung melainkan oleh bendahara, namun tetap pengeluarannya berdasarkan perintah dari kepala kampung,” bebernya.

Sementara itu, dalam kegiatan Musrenbang itu sendiri, mayoritas pemerintah kampung di dua kecamatan mengusulkan peningkatan fasilitas publik, seperti pengaspalan jalan lingkar kampung, pemenuhan fasilitas jaringan listrik, PDAM, jaringan telekomunikasi dan tapal batas antar kampung. Mendengar usulan tersebut, Muharram menyampaikan, untuk hal itu pihaknya belum bisa berbuat banyak, lantaran Kabupaten Berau masih dilanda dengan badai defisit anggaran.  Hanya saja, kata dia, pihaknya tetap akan mengupayakan realisasi usulan itu secara bertahap. Dirinya juga meminta kepada pemerintah kampung, jika ada usulannya yang belum direalisasikan diharapkannya dapat bersabar.

“Kita melihat anggaran sekarang. Anggaran kita turun jauh akibat defisit. Untuk 2017 saja itu diketok  sekitar Rp1,8 triliun, sudah termasuk gaji pegawai, dan honorer, dana kesehatan, pendidikan, serta ADK, dan dengan jumlah dana segini memang tidak memungkinkan untuk merealisasikan semua usulan itu,” terangnya.

Dirinya juga menyampaikan, terkait kewenangan pemasangan instalasi jaringan listrik,  diakuinya bukan lagi menjadi kewenangan  pemerintah kabupaten. Sebab, saat ini, untuk persoalan jaringan listrik, semua kebijakan menjadi kewenangan pemerintah provinsi Kaltim. Kendati demikian, pihaknya tetap akan berupaya agar semua permasalahan listrik di Kabupaten Berau dapat segera teratasi.

“Tapi bukan berarti kita tinggal diam, kita akan berupaya dalam empat tahun ke depan,  semua kampung di Kabupaten Berau dapat menyala, dan kita juga malu, jika dalam empat tahun ke depan masih ada kampung yang belum menyala lampunya. Harapannya, semua kampung dalam empat tahun ke depan sudah menikmati listrik, tapi masih perlu kesabaran untuk saat ini,” ujarnya.

Sementara itu Wakil Bupati Berau Agus Tantomo, dalam kesempatan itu juga berharap masyarakat dan pemerintah kampung faham dengan koondisi keuangan daerah saat ini.

“Pemerintah sebenarnya tidak mengabaikan usulan yang dilayangkan pemerintah kampung, namun ini berkaitan dengan kondisi keuangan daerah. Jika dananya mencukupi, usulan kampung akan direalisasikan,” bebernya.(bnc)

Wartawan: Hendra Irawan/Editor: R. Amelia