UU Desa Digugat, Calon dari Luar Kampung Berpeluang Jadi Kakam

 

TANJUNG REDEB – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian pengujian Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang (UU) Nomor 6/2014 tentang Desa, terkait aturan domisili bagi calon kepala desa atau kampung (sebutan desa untuk Kabupaten Berau–red). Putusan dengan Nomor 128/PUU-XIII/2015 tersebut diucapkan Ketua MK Arief Hidayat didampingi delapan hakim konstitusi lainnya.

“Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ucap Arief membacakan putusan yang diajukan oleh Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di Gedung MK, Selasa (23/08/2016) lalu, sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi mahkamahkonstitusi.go.id.

Pemohon menguji konstitusionalitas norma “terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran” yang termaktub dalam Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c UU Desa. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyebut desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

UU Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yaitu memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; memberikan kejelasan status dan kepastian hukum bagi desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Aswanto yang membacakan pendapat Mahkamah menjelaskan masyarakat pedesaan di Indonesia dapat dibedakan antara masyarakat desa dan masyarakat adat. Menurut Mahkamah, status desa dalam UU Desa kembali dipertegas sebagai bagian tak terpisahkan dari struktur organisasi pemerintahan daerah, peraturan desa ditegaskan sebagai bagian dari pengertian peraturan perundang-undangan dalam arti peraturan yang melaksanakan fungsi pemerintahan, sehingga desa menjadi kepanjangan tangan terbawah dari fungsi-fungsi pemerintahan negara secara resmi.

Oleh sebab itu, lanjut Aswanto, sudah seyogyanya pemilihan “kepala desa dan perangkat desa” tidak perlu dibatasi dengan syarat calon kepala desa atau calon perangkat desa harus “terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran”.

“Hal tersebut sejalan dengan rezim pemerintahan daerah dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak memberikan batasan dan syarat terkait dengan domisili atau terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di daerah setempat,” tuturnya.

Menanggapi putusan itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau melalui Kabid Pemerintahan Kampung, Sudirman mengakui, jika putusan ini sangat berpengaruh terhadap rencana pelaksanaan 56 pemilihan kepala kampung (Pilkakam) serentak 2017 mendatang. Mengingat, mekanisme pilkakam serentak tahun ini, masih mengacu dengan Peraturan Daerah (Perda) Berau Nomor 7/2015 tentang Pilkakam serentak, yang menjadi aturan turunan dari UU Nomor 6/2014 tentang Desa sehingga harus kembali direvisi dan dengan mengikuti amanar putusan MK tersebut.

“Ini terkait dengan keputusan MK Nomor 128/PUU-XIII/2015 bahwa calon kepala desa, itukan mengalami perubahan persyaratan terkait dengan surat keterangan domisili atau bertempat tinggal di kampung tersebut paling sedikit 1 tahun. Itu (pasal), digugat dan ada keputusan MK-nya,” ungkapnya saat dihubungi beraunews.com, Senin (20/02/2017) pagi.

BACA JUGA : Tahun Ini, 56 Kampung di Berau Gelar Pilkakam Serentak

“Maka, kita juga sudah menyampaikan perubahan peraturan daerah tentang pemilihan kepala desa. Jadi, nanti Perda Nomor 7/2015, itu nanti akan direvisi dengan perubahan, sesuai mengikuti dengan putusan MK itu,” sambungnya.

Perubahan akan Perda Nomor 7/2015 tentang Pilkakam itu, lanjut Dirman (sapaan akrabnya–red), juga telah disampaikan pihaknya ke Badan Legislasi (Banleg) DPRD Berau, dan pihaknya saat ini tinggal menunggu proses pembahasan bersama anggota DPRD Berau, yang diketuai Rudi P. Mangunsong tersebut.

“Tapi, kita masih optimis bahwa nanti perda baru perubahan ini akan terbit secepatnya sehingga nanti pelaksanaan Pilkades 2017 sudah mengikuti pola yang sesuai dengan putusan MK,” pungkasnya.(bnc)

Wartawan: Andi Sawega/Editor: R. Amelia