Galian C Ibarat Buah Simalakama, Pemprov Diminta Beri Kewenangan ke Daerah

 

TALISAYAN – Sepertinya persoalan galian C masih menjadi momok bagi sebagian kepala kampung. Pasalnya, saat ini banyak pemerintah kampung sebagian besar telah menyusun sejumlah kegiatan atau program pembangunan kampung, khususnya melalui ADK.

Tak jarang dari sebagian progran yang disusun khususnya progran jangka panjang adalah, pembangunan jalan usaha tani, dan pemeliharaan jalan lingkar kampung yang materialnya menggunakan galian C. Tentu saja hal itu menjadi kekhawatiran bagi kepala kampung untuk melakukan kegiatan tersebut.

Seperti yang diungkapkan Kepala Kampung Dumaring, Salehuddin. Ia mengatakan, salah satu kendala pihaknya dalam melaksanakan program dengan material galian C, adalah terbentur dengan izin.

"Kendala kita di situ. Sementara itu, jika kita serahkan kepada pihak ketiga, apakah mereka mau mengurus izin itu atau tidak? Ini juga jadi masalah tersendiri," ungkapnya kepada beraunews.com, Kamis (16/02/2017).

BACA JUGA : Jadi Momok Pemerintah Daerah, UU Nomor 23/2014 Bisa Direvisi

Seperti diketahui beberapa waktu lalu, salah satu kepala kampung sempat dipolisikan lantaran menjalankan program kampung yang berbahan material galian C, karena tak memiliki izin. Bahkan, salah satu kampung lainnya yang berada di wilayah Talisayan juga diperas oleh oknum tertentu saat memanfaatkan izin galian C tersebut.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, perlu ada kebijakan khusus untuk mempermudah pengurusan izin galian C. Misalnya, Pemprov Kaltim mengembalikan kepengurusan izin tersebut kepada kabupaten/kota.

"Kita jelas sedikit takut. Sebab regulasinya sudah seperti itu, jika tetap kita kerjakan tanpa izin, apapaun alasannya kita, tetap salah. Sementara program jangka panjang kita, tetap ada program yang menggunakan material galian C. Memang serba salah juga. Memang yang seperti ini perlu ada kebijaksanaan," bebernya.

BACA JUGA : Ketua DPRD Berau Ingin Kewenangan Izin Galian C Dikembalikan Ke Kabupaten

Sementara itu, Kepala Kampung Tembudan Nur Iman, juga menyampaikan hal senada. Ia tidak heran dengan adanya isu pemerasan oknum dengan memanfaatkan izin galian C tersebut. Namun ia menilai, jika galian C dapat membahayakan pemerintah kampung karena tidak adanya izin, sementara proses pembuatan izin di provinsi tidak semudah seperti saat kewenangannya berada di Kabupaten Berau, sebaiknya program tersebut dibatalkan.

"Ini masalah juga. Jadi kalau memang seperti itu dan berpotensi tidak baik untuk kepala kampung, programnya tidak perlu dibuat. Jangan sampai hal itu menganggu pekerjaan kita," tandasnya.(bnc)

Wartawan: Hendra Irawan/Editor: R. Amelia