Gurimbang Ingin Mandiri di Perkebunan dan Pertanian

 

SAMBALIUNG – Mayoritas masyarakat Kampung Gurimbang yang dahulunya berprofesi sebagai nelayan, kini beralih profesi sebagai petani di bidang perkebunan dan pertanian. Pasalnya, pendapatan masyarakat sebagai nelayan terus mengalami pengurangan akibat tingginya biaya operasional yang tak sebanding dengan harga ikan, udang dan kepiting dipasaran. Selain itu, masih kurangnya kebijakan pemerintah untuk memantau harga secara langsung dilapangan.

“Masyarakat sini dulunya sekitar 70-80 persen nelayan. Namun pendapatan mereka sebagai nelayan tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Akibat biaya operasional yang dibutuhkan pergi melaut itu lumayan tinggi, sedangkan harga ikan dan udang dipasaran tak pernah stabil. Oleh sebab itu banyak yang beralih profesi ke bidang perkebunan dan pertanian seperti semangka tanpa biji, kebun lada dan macam-macamlah,” beber Kepala Kampung Gurimbang, Madri Pani.

Dikatakannya, ketergantungan masyarakat di sektor perkebunan dan pertanian guna pengembangan perekonomian ini, diharapkan mendapat dukungan penuh dari pemerintah, sehingga Kampung Gurimbang kedepanya bisa menjadi kampung mandiri.

“Untuk mendorong perekonomian warga perlu dukungan pemerintah daerah. Jadi, harapan kami program-program yang telah direncanakakan tidak hanya sekedar wacana tapi bisa direalisasikan agar seluruh warga betul-betul bisa menghidupkan bidang perkebunan dan pertanian. Pemuda dan masyarakat kampung tidak lagi bergantungan dengan pihak ketiga yang sifatnya hanya jangka pendek saja. Jika bidang perkebunan dan pertanian itu nantinya bisa dimanfaatkan dalam janka panjang maka otomatis mampu mendidik masyarakat itu sendiri bagaimana berkebun dan bertani dengan baik sehingga kedepan kampung itu bisa mandiri,” tuturnya.

Untuk mendukung sektor perekonomian warga dalam bidang perkebunan dan pertanian, Pemerintah Kampung Gurimbang telah menjalankan berbagai program, seperti pupuk kompos, perkebunan gaharu dan perkebunan lada. Oleh sebab itu, sejak tanggal 14 Februari 2013 dilakukan pembentukan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK).

“Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam kegiatan usaha ekonomi, kami telah membentuk BUMK pada tahun 2013 lalu. Jadi warga diberikan pinjaman modal kemudian hasil produksinya dibeli oleh BUMK untuk dijual kembali, baik itu diperhotelan maupun di warung-warung makan yang ada di Kota Tanjung Redeb.(ea/adv)