Ini Hakikat Pelaksanaan Bimtek BUMDes Garapan P-Apdesi

 

TANJUNG REDEB – Pelatihan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diinisiasi oleh Dewan Pimpinan Cabang Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPC P-Apdesi) Berau, beberapa waktu lalu merupakan salah satu cara P-Apdesi Berau untuk mengarahkan aparatur kampung menyerap Alokasi Dana Kampung (ADK) dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua P-Apdesi Berau, Madri Pani, usai mendampingi 147 peserta dari 42 Kampung untuk melaksanakan studi banding pengelolaan BUMDes di Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, pad 30 November hingga 1 Desember lalu.

“Pelaksanaan pelatihan ini murni sebagai tanggung jawab kita kepada setiap desa dan kampung yang bernaung di P-Apdesi untuk dapat menggunakan ADK mereka dengan cara yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan nantinya. Bagaimana ADK itu bisa terserap dengan baik dengan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kampung itu sendiri,” ungkapnya didampingi Sekretaris DPC P-Apdesi, Abdullah Gani dan Wakil Sekretaris, Fitriansyah kepada beraunews.com, Rabu (7/12/2016).

BACA JUGAWujudkan Desa Emas Melalui BUMDes

Sesuai dengan instruksi Kementerian Desa (Kemendes) agar penggunaan ADK tidak hanya terpaku pada pembangunan fisik, melainkan juga pada peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), pelatihan pengelolaan BUMDes tersebut juga sejalan dengan program Pemkab Berau untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui bidang pertanian dan perkebunan.

“Dengan pelatihan BUMDes ini, tujuan utama yang kita harapkan dapat tercapai adalah bagaimana setiap desa bisa mengelola dan menghidupkan BUMDes mereka dengan terarah dan berkesinambungan. Karena tanpa BUMDes, manajemen kampung tidak bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan,” katanya.

Selain keberadaan BUMDes, nantinya juga akan dibentuk Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADes) yang dapat menjadi wadah kerjasama baik dengan BUMDes yang ada di Daerah, Provinsi maupun Pusat.

BACA JUGA : BUMDes Sebagai Indikator Kemajuan Desa

Sebelumnya, P-Apdesi juga telah melaksanakan Pelatihan Pengelolaan BUMDes Tahap I yang diikuti oleh kurang lebih 130 orang dari 36 desa. Dari kedua tahap pelatihan tersebut, P-Apdesi berharap setiap kampung dapat segera menyusun dan mengadakan rapat untuk pembentukan BUMDes di masing-masing kampungnya.

Terlebih, hal itu didukung juga dengan kebijakan Pemkab untuk menyerahkan regulasi terkait dengan penggunaan ADK kepada masing-masing Kepala Kampung, sehingga tidak ada lagi alasan untuk setiap kampung tidak melaksanakan pembentukan BUMDes dikampungnya.

“ADK bisa digunakan hingga 10 persen untuk mengembangkan BUMDes. Maka tidak ada alasan terkendala dana. Apalagi ADK masing-masing kampung cukup besar. Setelah pelatihan yang dilaksanakan di Bandung tersebut, kami harapkan pemerintah desa dapat segera menyusun BUMDes dengan baik dan legalitasnya diakui Pemkab,” tuturnya.

BACA JUGA : Kepala BPMPD Kaltim : BUMDes Pilar Ekonomi Desa

Selain itu, ia juga mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Berau yang telah mendukung penuh program pelatihan pengelolaan BUMDes tersebut. Ia juga mengajak kepada seluruh pengurus P-Apdesi untuk dapat terus menyumbangkan loyalitas dan pemikirannya agar segala program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik, termasuk mendampingi dan membina setiap kampung atau desa untuk mengelola BUMDes mereka hingga besar.

“Yang paling penting ialah bahwa P-Apdesi tidak pernah memaksakan kepada kampung-kampung untuk mengikuti pelatihan BUMDes ini. Tapi ini murni program P-Apdesi untuk mensinergikan antara program pemerintah dengan pendanaan yang ada di kampung, yang nantinya dapat mereka pertanggungjawabkan diakhir tahun serta dapat mendorong mereka untuk mengelola dan menghidupkan BUMDes-nya,” tandasnya.(Marta)