ADK Besar, Potensi Kesalahan Besar

TANJUNG REDEB – Bupati Berau, Muharram bersama Wakil Bupati, Agus Tantomo mulai menerapkan kebijakan membangun dari kampung, termasuk komitmen bakal menaikan Alokasi Dana Kampung (ADK).

Namun, patut diingatkan kembali, ada persoalan besar yang bisa muncul dari sana ADK itu, utamanya mengenai transparansi dan kehati-hatian dalam pemanfaatan dana kampung.

“Jangan lupa, transparansi, akuntabilitas, efektif, efisien dan sesuai dengan koridor pengelolaan keuangan, hindari terobosan yang sekiranya tidak sesuai aturan karena bisa jadi masalah hukum, ada banyak contoh jadi harap diingat itu. Ada contoh dimana muncul masalah ketika kita tidak beres dalam menggunakan dana pemerintah, dan ini bisa terjadi pada pemerintahan kampung, makanya perlu kehati-hatian,” pesan Bupati.

Apalagi, saat ini sudah ada banyak bentuk dampingan dari pemerintah Kabupaten dan Provinsi bahkan oleh institusi penegak hukum kepada kampung. Tujuannya tidak lain agar pengelolaannya bisa sesuai dengan koridor aturan.

“Tidak kalah pentingnya adalah, bagaimana dana kampung ini bisa menjadikan kampung berkembang, bukan sekedar berkembang tapi melesat,” ujar Bupati lagi. 

Salah satunya dengan menciptkan peluang ekonomi bagi kampung dengan sistem manajemen profit (keuntungan-red), seperti koperasi, pasar, atau Badan Usaha Milik Kampung (BUMK). Keberadaan media-mdia ekonomi ini dikatakan Bupati, dapat mendorong percepatan ekonomi masyarakat. Jika selama ini pergerakan ekonomi lambat akibat lambatnya proses jual beli hasil produksi baik kebun, pertanian dan hasil kerajinan, maka dengan adanya pasar masalah itu bisa teratasi. Namun, diminta tetap  memperhatikan masalah perencanaan.

“Kita banyak tersandung dimasalah lahan, ada usulan pembangunan, di administrasi sudah selesai semua, seketika mau membangun ada tuntutan ganti rugi lahan, sengektalah dan sebagainya, nah ini menghambat, dana tidak terpakai, jadi Silpa lagi,” tegasnya.

Artinya, ditegaskan, jika memang belum siap atau belum pasti, kepala kampung dan juga Camat jangan mengusulkan. Akan lebih baik, jika rencana pembangunan pasar ini sudah didukung kesiapan lahan. Bisa berupa lahan kas kampung.(mta)