Budiman Sudjatmiko : BUMDes dan BUMADes, Bantu Pengentasan Kemiskinan

 

BANDUNG – Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan amanah Undang-Undang (UU) Nomor 6/2014 tentang Desa. Meski tidak ditekankan harus dibentuk, akan tetapi dengan adanya BUMDes, pemerintah ingin setiap kampung atau desa memiliki mesin pengganda uang bagi kesejahteraan kampung dan warganya.

Hal itu disampaikan Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (P-Apdesi) yang juga anggota Komisi II DPR RI, Budiman Sudjatmiko.

Menurutnya, sebelum BUMDes diatur dalam UU, dahulu para Kepala Desa banyak yang mengeluh kepada pemerinta pusat, lantaran bingung di desa mereka tidak memilki anggaran, sehingga proses pembangunan terhambat.

"Sudah kita bentuk UU Desa, mereka masih bingung cara mengelola dana desa, akhirnya pemerintah memasukan pasal terkait pembentukan BUMDes. Sekarang banyak BUMDes yang berhasil, di Berau juga harus berhasil. Apalagi dana desanya besar sekali," ujarnya saat memberikan materi dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) atau pelatihan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bagi apartur kampung se-Kabupaten Berau, di favehotel Braga Kota Bandung Jawa Barat, Jumat (21/10/2010).

BACA JUGA : Bupati Buka Pelatihan BUMDes Di Bandung

Dikatakannya, melalui BUMDes, desa bisa mewujudkan mimpi masyarakat desa yang mandiri. Selain itu, keberadaan BUMDes bukan hanya menjadi badan usaha desa semata, tapi punya gerakan yang lebih dari BUMN sekalipun.

Perbedaanya, keberadaan BUMDes jauh lebih potensial dari BUMN karena BUMDes memiliki modal yang kuat, yakni memiliki ruang, SDM tidak berpindah serta aset di desa milik warga. Sementara BUMN hanya memiliki modal tanpa memiliki aset.

"Sudah jelas pasti BUMN itu akan kalah sama BUMDes. Selain membentuk BUMDes, desa juga dapat membentuk Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADes) dengan tujuan meningkatkan sinergitas pengelolaan sumber daya antar desa," jelasnya.

 

Namun, dalam pembentukan BUMADes harus ada kerja sama dan kesamaan pendapat dan tujuan antar desa yang bergabung. Jika membentuk BUMDes mengharuskan adanya Peraturan Desa (Perdes), maka di BUMADes dibutuhkan Peraturan Masyarakat Antar Desa (Permakades).

"Jadi setiap kampung bisa saling melengkapi. Kalau BUMDes kan keuntungan hanya kecil dan hanya di kampung itu saja, kalau BUMADes yang gabungan dengan kampung lain, otomatis semakin menguntungkan bagi masyarakat. Selain itu, BUMADes dapat dibentuk menjadi badan hukum Perseroan Terbatas (PT)," imbuhnya.

Dalam pengelolaan BUMDes dan BUMADes, ditegaskannya, setiap desa harus mampu memanfaatkan ruang, uang dan orang secara mandiri dan maksimal.

"Jika bisa memanfaatkan itu dengan maksimal dan profesional serta misi sebagai kesejahteraan warga, maka dalam 20 tahun kita akan mampu mengurangi kemiskinan," tutupnya.(M.S. Zuhrie)