Soal Tapal Batas Gurimbang-Sungai Bebanir Bangun, Bupati Diminta Turun Tangan

 

SAMBALIUNG – Persoalan tapal batas antar kampung sepertinya tak ada habisnya. Pasalnya, hampir di semua wilayah kecamatan terjadi persoalan tapal batas yang tak kunjung selesai. Seperti halnya Kampung Gurimbang dan Kampung Sungai Bebanir Bangun yang ada di Kecamatan Sambaliung.

Kepala Kampung Gurimbang, Madri Pani saat dihubungi beraunews.com mengakui jika tapal batas kampungnya dengan Kampung Sungai Bebanir Bangun masih belum tuntas. Dijelaskannya, saat zaman kepemimpinan kepala kampung terdahulu, sebenarnya sudah ada tapal batas yang disepakati dan ditetapkan, yakni pinggir Sungai Bedil dan keatasnya Gunung Sirtu menuju Bendungan yang merupakan batas alam.

"Tapi entah kenapa kesepakatan kepala kampung terdahulu, saat ini belum diterima Kepala Kampung Sungai Bebanir Bangun yang saat ini memimpin. Sementara, Camat telah menginstruksikan agar Kepala Kampung saat ini menggelar musyawarah dengan masyarakatnya atas kesepakatan terdahulu," ungkapnya kepada beraunews.com, Minggu (25/9/2016).

Lebih lanjut dikatakanya, dulunya Bangun tersebut merupakan transimigrasi lokal dari Bebanir. Karena pada zaman dulu di wilayah itu musim wabah penyakit yang mengakibatkan 2-3 orang meninggal dunia dalam satu hari, maka masyarakat tersebut direlokasikan ke Sungai Bangun. Setelah adanya trans lokal, maka kampung transmigrasi yang sesungguhnya juga dibentuk, jadi direkomondasikan oleh Pemerintah Daerah saat itu, 635 Hektar dari arah tapal batas yang mengarah ke Sambaliung.

"Dulunya Gurimbang hanya berbatasan dengan Kelurahan Sambaliung, dulunya Bangun itu tidak ada. Tinggal ketegasan dari camat saja lagi, karena selama tidak ada ketegasan, akan tetap jadi masalah," bebernya.

Kendati demikian, dirinya berharap persoalan tapal batas dapat segera diselesaikan secara musyawarah mufakat. Namun jika tak ada titik temu, pihaknya menyarankan agar pemerintah memutuskannya berdasarkan sejarah kedua kampung.

"Bebanir tidak dirugikan, apapapun keputusannya. Harapan saya, semoga Bupati mengimbau lagi agar Camat segera turun menyelesaikan tapal batas ini," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Badan Permusyarawatan Kampung (BPK) Sungai Bebanir Bangun, Fahrul menyampaikan, terkait tapal batas itu, pihaknya tidak bisa memutuskan sendiri. Pasalnya, penetapan tapal batas itu tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah kampung saja.

"Ini perlu dimusyawarahkan lagi dengan masyarakat kami. Kalau berdasaran pemerintah kampung jelas tidak bisa. Kalau sudah dirapatkan dengan masyarakat, barulah kita akan duduk bersama dengan pemerintah Kampung Gurimbang lagi," ujarnya.

Ia juga mengatakan, dulunya kampung mereka adalah Kampung Sungai Bebanir yang juga merupakan kampung tua. Namun pada tahun 1985, masyarakatnya terjangkit wabah penyakit muntaber. Maka untuk menghindari wabah semakin parah, akhirnya masyarakat di Sungai Bebanir dipindahkan ke Muara Bangun. Pada zaman itu, sama sekali belum tahu soal tapal batas. Bahkan menurutnya, pemkab pada waktu itu, juga belum mengatur tapal batas seperti saat sekarang.

"Mulai tahun 1985 sampai sekarang belum ada yang bisa masang patok. Tapi jika kembali melihat sejarah, kita ini kan dipindahkan, jadi itu urusannya pemerintah kabupaten. Terus terang saja, kita ini tinggal di Bangun sadar diri juga karena kita ini dipindahkan. Tapi, jika nantinya tidak ada titik temu, maka biar Bupati yang memutuskan bagaimana yang terbaik," bebernya.

Untuk itu kembali ditegaskannya, terkait persoalan tapal batas tersebut tidak bisa secepat kilat penyelesaiannya. Perlu ada kesepahaman antara masyarakat dan pemerintah kampung.

"Kita ingin pemerintah dan masyarakat ini satu suara, sehingga tidak menimbulkan permasalahan nantinya di tengah masyarakat," pungkasnya.(Hendra Irawan)