Selesaikan Tapal Batas Merancang, Camat Bakal Turun Gunung

 

GUNUNG TABUR – Terkait perselisihan tapal batas antara tiga kampung yang berada di Kecamatan Gunung Tabur, yakni Kampung Merancang Ulu, Merancang Ilir, dan Kampung Melati Jaya, dalam waktu dekat akan segera diselesaikan. Bahkan, pemerintah kecamatan telah mengatur agenda untuk membahas dan melakukan peninjauan ke lapangan terkait polemik tapal batas itu.

Camat Gunung Tabur, Nazaruddin saat dikonfirmasi beraunews.com membenarkan, jika persoalan tapal batas yang terjadi di tiga kampung itu memang sudah sangat lama dan memang belum selesai. Untuk itu, pihaknya akan turun ke lapangan bersama instansi teknis dari bidang pertanahan Pemkab untuk menyelesaikannya.

“Rencananya minggu depan kita akan melakukan musyawarah dengan ketiga kampung, sekaligus melakukan kunjungan lapangan,” ungkapnya kepada beraunews.com, Rabu (21/9/2016).

BACA JUGA : Soal Tapal Batas Merancang, Camat Harus Turun Lapangan

Dikatakannya, belum selesainya tapal batas tersebut lantaran dari masing-masing kampung masih terjadi silang pendapat, sehingga tak menemui kata sepakat. Sementara itu, terkait tapal batas Kampung Melati Jaya yang notabene merupakan kampung transmigrasi, masih terkendala dengan berapa jumlah pasti luas kampung tersebut. Bahkan, pihaknya juga telah berkomunikasi dengan BPN dan Disnakertrans Berau guna meminta data terkait hal tersebut, namun hingga kini belum membuahkan hasil.

“Jadi luasnya ini kita belum tahu persis. Kemarin sempat saya tanya sama BPN dan Disnakertrans, mereka seakan saling lempar-lemparan. Jadi kita tidak tahu pasti data luas kampung itu,” bebernya.

Ketika ditanya terkait kabar jual beli lahan yang berada di wilayah tapal batas yang jadi sengketa antara Kampung Merancang Ulu dan Kampung Merancang Ilir, Nazaruddin mengatakan, hal itu masih belum diketahui. Karena dikatakannya, masing-masing pemerintah kampung tidak tahu soal jual beli lahan. Menurutnya, jika memang ada jual beli sudah dipastikan kedua kepala kampung mengetahuinya, karena kepengurusan administrasi penjualan harus melalui pemerintah kampung lebih dulu.

“Ini bisa jadi antar perseorangan dengan menggunakan kwitansi biasa, karena masing-masing pemerintah kampung tidak mengetahui. Sebenarnya kalau ada jual beli lahan itu tidak masalah, asal jelas dulu wilayah itu milik kampung mana. Kalau jelas silahkan transaksi,” jelasnya.

Kendati demikian pihaknya akan mengupayakan penyelesaian tapal batas tiga kampung tersebut dilakukan secepatnya.

“Kita tetap berupaya lebih cepat lebih baik, karena penyelesaian tapal batas ini juga sejalan dengan program Bupati, kalau penyelesaian tapal batas harus selesai sebelum 2017,” pungkasnya.(Hendra Irawan)