Tahun 2017, Kinerja BPJS Ketenagakerjaan Menggembirakan

 

JAKARTA – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kembali mencatatkan kinerja keuangan yang menggembirakan untuk tahun buku 2017. Hal itu diketahui berdasarkan hasil audit keuangan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono (Anggota dari Nexia International) dengan predikat WTM (Wajar Tanpa Modifikasian). Sementara, Laporan Pengelolaan Program oleh Razikun Tarko Sunaryo yang menyampaikan asurans sesuai dengan (comply with) kriteria yang berlaku sesuai Peraturan Presiden Nomor 108/2013 tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial.

Hal itu dibeberkan Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan, Evi Afiatin, dalam acara pemaparan hasil kinerja keuangan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2017 di di Menara Jamsostek, Jakarta, Selasa (08/05/2018).

Evi memaparkan, kinerja BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 8 Mei 2017, kurang lebih 3 bulan lebih cepat dari batas tenggat waktu publik ekspose, yaitu setiap tanggal 31 Juli tahun berikutnya. Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program telah disampaikan terlebih dahulu kepada Presiden RI Joko Widodo pada 30 April 2018 atau 2 bulan lebih cepat dari tenggat waktu.

Seluruh indikator kinerja BPJS Ketenagakerjaan dan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, lanjut Evi, tercapai di atas target yang telah ditetapkan. Aset Dana Jaminan Sosial (DJS) ketenagakerjaan meningkat 22,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi Rp312,31 Triliun. Ditambah dengan aset BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp14,46 Triliun sampai dengan penghujung tahun 2017.

“Secara total, BPJS Ketenagakerjaan mengelola aset sebesar Rp326,77 Triliun,” tuturnya.

Dari total aset DJS, tambah Evi, Rp306,3 Trilyun telah diinvestasikan dengan menghasilkan pendapatan investasi netto sebesar Rp27,3 Trilyun, dan memberikan imbal hasil kepada peserta Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 7,83 persen pendapatan bersih tanpa dikenakan pajak atau 3,83 persen lebih tinggi dari bunga deposito rata-rata perbankan pemerintah (5 persen pendapatan sebelum pajak atau 4 persen pendapatan bersih setelah pajak).

“Dari seluruh kriteria atas tingkat kesehatan keuangan BPJS maupun DJS Ketenagakerjaan, yaitu rasio solvabilitas, likuiditas, BOPO, maupun rasio ekuitas terhadap liabilitas, tercatat melebihi batas minimal yang telah ditetapkan,” tuturnya.

Dalam hal capaian kepesertaan, lanjut Evi, sebanyak 44,99 juta pekerja terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan 26,2 juta tenaga kerja peserta aktif, dan 488.188 Pemberi Kerja aktif yang memberikan kontribusi penerimaan iuran sebesar Rp 56,4 Triliun.

“Sepanjang tahun 2017, BPJS Ketenagakerjaan telah membayar klaim atau pembayaran jaminan sebesar Rp25,2 Triliun. Dan berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh pihak independen, tingkat kepuasan peserta atas layanan BPJS Ketenagakerjaan sebesar 90,71 persen, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 88,20 persen,” ujarnya.

Sementara menurut Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, hasil yang didapatkan BPJS Ketenagakerjaan, merupakan buah kerja keras tahun 2017 yang didukung oleh semua pihak terkait. Dirinya meminta, agar kinerja yang sangat baik ini harus dipertahankan dan ditingkatkan.

“Semua pihak terkait memiliki peran penting dalam pencapaian kinerja yang baik ini,” tuturnya

Beberapa inisiatif strategis, menurut Agus, telah dilakukan pihaknya sepanjang tahun 2017. Hal tersebut, untuk memastikan tidak hanya pekerja penerima upah saja yang terjamin oleh BPJS Ketenagakerjaan, tetapi juga para pekerja sektor informal atau pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), pekerja rentan dan pekerja migran.

“Untuk meningkatkan cakupan kepesertaan sektor informal, pada tahun 2017 telah dicanangkan program Perisai (Penggerak Jaminan Sosial), yang telah berhasil mengakuisisi 18.303 pekerja dengan 595 Perisai. Selain itu, program GN Lingkaran (Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan), telah berhasil melindungi 599.476 pekerja rentan. Untuk perlindungan pekerja migran, BPJS Ketenagakerjaan telah mengakuisisi 99.800 Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui program perlindungan PMI,” imbuhnya.

Desa Sadar Jaminan Sosial, menurut Agus, juga menjadi salah satu strategi inisiatif tahun 2017, dengan mencanangkan 276 desa yang memiliki komitmen untuk mengedukasi masyarakat dan memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para perangkat desa dan potensi pekerja lainnya di desa masing-masing. Pembiayaan perumahan pekerja, juga dipersembahkan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui Manfaat Layanan Tambahan (MLT).

“Kami merupakan badan hukum publik yang mengutamakan pengelolaan dana yang bersih dan akuntabel. Predikat Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) dari kantor akuntan yang independen merupakan indikasi, bahwa pengelolaan keuangan telah dilakukan sesuai dengan standar akuntasi keuangan yang berlaku. Paparan publik yang kami lakukan saat ini juga merupakan salah satu komitmen kami dalam memberikan transparansi pengelolaan dana jaminan sosial ketenagakerjaan kepada masyarakat,” tuturnya.

“Kami berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung kami, sehingga kami dapat meraih pencapaian ini. Juga terimakasih atas kepercayaan seluruh pekerja dan pemberi kerja kepada perlindungan yang kami selenggarakan. Kami akan selalu memberikan yang terbaik agar perlindungan jaminan sosial benar-benar optimal bagi seluruh pekerja,” pungkasnya.(Advertorial/bnc)