Tarif Peti Kemas Alami Kenaikan, Ini Pandangan Kadin Berau

 

TANJUNG REDEB – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Berau memandang, kenaikan tarif peti kemas angkutan barang di Kabupaten Berau, terjadi secara semena-mena. Pasalnya, selain diduga belum ditentukan secara bersama antara pengguna dan penyedia jasa, penentuan tarif juga diduga tak sejalan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 35/2007 tentang Pedoman Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat dari dan ke Kapal di Pelabuhan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Perhubungan, Kemaritiman dan Telekomunikasi, Hasanul Haq Batubara. Dikatakannya, dugaan-dugaan tersebut dapat dilihat dari tidak jelasnya periode waktu kenaikan tarif peti kemas yang diberlakukan kedua penyedia jasa, dalam hal ini PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) dan PT Pelayaran Tempuran Emas (Temas). 
 
“Tarif ini menjadi PR kita bersama, khususnya KUPP (Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan-red) Tanjung Redeb. Sampai hari ini, untuk mengatasi naik turunnya tarif yang semena-mena, kita belum ada buku tarif. Jadi kami sarankan agar Pemkab Berau menentukan tarif setiap tahunnya melalui buku tarif dan tarif tersebut ditentukan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 35/2007, sehingga tarif tidak lagi semena-mena naiknya, melainkan jelas periode waktunya,” ungkapnya dalam rapat dengar pendapat (hearing) tarif peti kemas di ruang rapat gabungan, Selasa (19/09/2017) pagi lalu.
 
Pentingnya pengaturan tarif peti kemas melalui buku tarif tersebut, dikatakan Hasanul, lantaran tarif peti kemas bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pasalnya, semakin mahal tarif, maka harga barang kebutuhan masyarakat juga akan semakin mahal, demikian pula sebaliknya.
 
“Tarif peti kemas termasuk biaya logistik menuju ke Berau itu sangat tinggi sekali. Meski hal itu semua terjadi sebagai akibat tak lancarnya arus barang dan moda dari Surabaya ke Berau,” ujarnya.
 
Hasanul kemudian menjelaskan maksud tingginya tarif akibat tak lancarnya arus barang dan moda, yakni load capacity (kapasitas muatan) yang tak maksimum, port time (waktu tunggu kapal) yang lama akibat pendangkalan alur sungai hingga return cargo (muatan balik) yang minim.
 
“Load capacity merupakan komponen utama kenaikan tarif di Berau. Sebab, kapal yang seharusnya bisa membawa 150 peti kemas, ternyata hanya bisa membawa 60 persen saja. Artinya, beban cost (biaya) yang seharusnya dibagi 150 peti kemas, harus dibagi 60 persen saja. Hal tersebut merupakan kendala yang sudah lama dialami Berau. Sebagai gambaran pengaruh load capacity ini, kapal yang sama dari Surabaya ke Irian dengan waktu tempuh 7 hari 7 malam, tarifnya sama dengan Surabaya ke Berau yang waktu tempuhnya hanya 3 hari 3 malam,” ungkapnya.
 
“Alur sungai sebenarnya sudah dikeruk 7 atau 8 tahun yang lalu, namun yang dikeruk tidak sesuai dengan alur pelayaran umum. Bahkan, pendangkalan di Sungai Segah dan Sungai Berau yang awalnya hanya ada 3 titik kritis, kini setelah kami periksa sudah menjadi 5 titik, sebagai akibat sedimentasi yang tinggi. Ditambah lagi tidak adanya SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran-red), menyulitkan nahkoda bernavigasi melalui alur tersebut khususnya di malam hari. Karena alur ini, masyarakat kita, menanggung mahalnya tarif peti kemas. Jika kita bisa keruk 5 meter alur sungai, hitungan kami 20 persen tarif peti kemas bisa turun, lantaran kapal bisa mengangkut 100 persen peti kemas.,” tambahnya.
 
“Return cargo dari Berau, masih kecil sekali, artinya komoditas kita masih belum bisa tertampung dan dipasarkan ke Pulau Jawa,” imbuhnya.
 
Meski demikian, guna mengendalikan harga kebutuhan masyarakat, Kadin Berau, dikatakan Hasanul, sepakat dengan usulan DPRD Berau agar PT SPIL dan PT Temas, harus menurunkan tarifnya kembali.
 
“Karena PT SPIL dan PT Temas ini, keduanya berada di bawah naungan kami, maka kami mengusulkan tarif keduanya harus turun. Itu makanya tujuan kami membuat buku tarif, biar tidak semena-mena, dimana tiap tahun dapat ditinjau kembali,” pungkasnya.
 
Dikonfirmasi terpisah melalui saluran selular, Ketua Kadin Berau, Fitrial Noor yang sedang berada di Surabaya mengatakan, Kadin tidak serta merta melarang kenaikan tarif peti kemas. Namun, sebagai induk organisasi para pengusaha, dikatakan Bung Piepit (sapaan akrab Ketua Kadin Berau-red), Kadin harus berada di tengah-tengah antara penyedia jasa dengan para pengusaha daerah selaku pengguna jasa peti kemas.
 
“Kenaikan tarif harus sesuai prosedur dan aturan. Semoga buku tarif sesegera mungkin disusun dan ditetapkan Pemerintah Daerah, karena pembahasan soal buku tarif ini sudah beberapa bulan lalu disepakati,” tutupnya singkat.(*/bnc)