Besok 4 Kampung Terima SK Hutan Desa, Manapak : Hutan Desa untuk Masa Depan

 

TANJUNG REDEB – Program perhutanan sosial yang dicanangkan Pemerintah Pusat seluas 12,7 juta hektar, memberi akses kepada masyarakat untuk mengelola hutan. Jika selama ini masyarakat sekitar hanya menjadi penonton ketika para pemegang ijin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) mengambil hasil hutan, maka melalui perhutanan sosial (hutan desa) yang pelaksanaannya sesuai Permenhut Nomor 83/2016 tentang Perhutanan Sosial, diyakini dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar hutan tersebut.

Hal tersebut disampaikan Ketua Perkumpulan Menapak Indonesia, Wastaman kepada beraunews.com, Sabtu (22/07/2017). Dikatakannya, menyadari amanah Permenhut sekaligus memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengelola hutan melalui hutan desa, menjadi dasar bagi pihaknya bekerjasama dengan Tropical Forest Conservation Act (TFCA), Pemkab Berau dan Dinas Kehutanan untuk mendampingi kampung-kampung di sekitar kawasan Pesisir Kabupaten Berau (Talisayan, Biatan dan Tabalar).

Selain itu, perubahan status hutan lindung menjadi hutan desa tersebut, dikatakan Wastaman, dapat menjadi sarana merehabilitasi hutan lindung itu sendiri melalui Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD). Pasalnya, perubahan status itu, sama sekali tidak merubah fungsi kawasan, dimana LPHD hanya memanfaatkan potensi yang ada seperti jasa lingkungan (air), hasil hutan bukan kayu (HHBK), wisata alam, pendidikan lingkungan serta sebagai tempat perlindungan keaneka ragaman hayati.

"Merehabilitasi hutan lindung menjadi sangat penting untuk segera dilakukan, apalagi hutan lindung Dumaring merupakan hulu dari sungai-sungai yang mengalir ke pesisir Talisayan dan Biatan, bahkan hutan tersebut merupakan bagian dari karst Berau Kutim, dimana di sekitar kawasan ini banyak sumber mata air yang dimanfaatkan oleh warga sebagai sumber air bersih dan untuk pertanian, melalui irigasi-irigasi yang dibangun Pemda melalui Kementerian PU," tuturnya.

Upaya tersebut, berbuah manis, terbukti pengajuan status Hutan Desa oleh Kampung Dumaring dan Kampung Biatan Ilir di Hutan Lindung Hulu Sungai Dumaring, telah mendapatkan SK dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dimana, penyerahan SK akan dilakukan Sekretaris Provinsi Kaltim, Rusmadi, Senin (24/07/2017) di Aula Kecamatan Talisayan.

"Meski dilakukan di Kecamatan Talisayan, penyerahan SK Hutan Desa tersebut bukan hanya untuk Kampung Dumaring dan Biatan Ilir saja, melainkan ada 2 Kampung dari Kecamatan Segah, yakni Kampung Long Ayap dan Kampung Punan Segah yang juga menerima SK itu," imbuhnya.

BACA JUGA : Penyerahan SK Hutan Desa Kampung Biatan Ilir dan Dumaring, Direncanakan 19 Juli Mendatang

Untuk keberlangsungan progam, pengelolaan hutan desa juga akan diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kampung. Melalui hutan desa, dikatakan Wastaman, pemerintah diyakininya akan terbantu dalam menjalankan fungsi pengawasan hutan lindung.

"Pemerintah terbantu, dan hutan juga bisa tetap lestari karena yang mengelola adalah masyarakat sekitar hutan yang mengerti seluk beluk hutan tersebut," pungkasnya.

Untuk diketahui, acara penyerahan SK Hutan Desa tersebut juga diisi sosialisasi Perhutanan Sosial yang menghadirkan narasumber dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, UPTD KPHP Berau Barat dan Perkumpulan Menapak Indonesia.(bnc)

Wartawan: Rama Sihotang/Editor: Rita Amelia