Taupan Madjid : Mutasi Ke Kaltara Adalah Pilihan Hidup

 

TANJUNG SELOR – Sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) di Indonesia, Pemprov Kalimantan Utara (Kaltara), terus melakukan pembenahan agar dapat menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).

Beberapa yang akan dilakukan diantaranya, penataan kepegawaian. Selain itu juga akan membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baru yang saat ini sedang dalam proses. Sehingga, langkah yang dilakukan Pemprov Kaltara adalah melakukan mutasi untuk pengisian pejabat daerah di setiap SKPD yang baru terbentuk maupun SKPD yang telah ada. Salah satunya, mutasi Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, yang kini terbagi menjadi dua SKPD baru, yakni Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Bagi Kabupaten Berau, pelantikan dan pengukuhan itu memiliki makna tersendiri, sebab salah satu putra terbaik Kabupaten Berau berkesempatan mengabdikan dirinya di Pemprov Kaltara maupun masyarakatnya. Dia adalah Taupan Madjid, yang merupakan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Berau.

Taupan yang kini dipercaya sebagai Kepala Dishub Kaltara itu mengungkapkan, pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan oleh Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie dilakukan di halaman Kantor Gubernur Kaltara, Jalan Kol. H. Soetadji, Bulungan, sejak pukul 09.00 Wita hingga 11.00 Wita, Kamis (12/01/2017). Dari 600 lebih pegawai, setidaknya ada 39 pejabat struktural eselon IIa yang dilantik dan dikukuhkan pada mutasi tersebut.

Terkait apakah ada target khusus yang menjadi penekanan, Gubernur meminta agar menjadi perhatian seluruh pejabat struktural yang di mutasi kali ini, Taupan mengatakan, Gubernur mengharapkan agar Provinsi Kaltara, yang merupakan provinsi termuda di Indonesia dapat berlari kencang dalam melakukan pembangunan.

Sebab, Pemprov Kaltara telah memiliki konsep pembangunan yang dinilai cukup baik. Untuk itu, Gubernur Irianto Lambrie hanya meminta seluruh SKPD dapat mengartikan cara kerja dan harapan yang diinginkannya, khususnya visi misi pembangunan Provinsi Kaltara kedepannya.

“Pak Gubernur mengharapkan pejabat maupun pegawai yang kreatif, inovatif, disiplin serta memiliki etos kerja nyata,” ungkap suami Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Maulidiyah ini saat dihubungi beraunews.com.

Untuk itu, pasca mutasi ini, lanjut Taupan, Pemprov Kaltara akan langsung menggelar rapat koordinasi, Jumat (13/01/2017) besok. Namun, dirinya telah ditargetkan untuk dapat segera menyelesaikan segala persoalan administrasi dan teknis yang biasa dilakukannya saat menjabat sebagai Kepala DPU Berau.

“Besok rapat dengan Sekprov. Dan, saya juga akan segera menggelar rapat juga, sebab target 1 bulan ke depan, SPJ (Surat Pertanggungjawaban-red) dan apa sebagainya itu juga segera diselesaikan guna meraih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian-red),” lanjutnya.

Pada mutasi ini, diakui Taupan, banyak masukan dan kritikan yang disampaikan kepada Gubernur terkait pengisi jabatan tinggi di struktur organisasi Pemprov Kaltara. Namun, Gubernur telah mendiskusikan segala hal yang akan muncul pasca mutasi itu dengan berbagai pihak dan diyakini telah sesuai prosedur yang berlaku.

Gubernur memang banyak menempatkan posisi jabatan tinggi yang strategis dalam pemerintahannya kepada putra putri asal luar Kaltara, seperti dari Aceh, Bugis, Banjar dan sebagainya. Tetapi, dengan pengalaman selama 33 tahun dalam birokrasi, Gubernur meyakini dan menegaskan keputusannya merupakan yang terbaik, meskipun mutasi pejabat juga merupakan hak progratif kepala daerah.

“Tadi ada juga penandatanganan komitmen bersama bahwa jika dalam 6 bulan sampai 1 tahun, pejabat itu dinilai tidak sanggup menjalankan amanahnya, maka harus mau mundur atau dimundurkan. Arahan beliau cukup bagus untuk memotivasi,” bebernya.

Terkait isu negatif yang selama ini beredar akan kepindahan dirinya ke Kaltara, Taupan membantah dengan tegas hal itu. Diyakinkan Taupan, keputusan tersebut merupakan niat pribadi dirinya dalam menentukan pilihan hidup. Sebab, kepindahan itu guna meningkatkan jenjang karirnya saat ini.

Selain itu, letak geografis ibukota Kaltara, Kabupaten Bulungan yang cukup dekat, bahkan bertetangga langsung dengan Kabupaten Berau, turut menjadi pertimbangannya. Dirinya juga tetap akan berkomunikasi dengan Pemkab Berau, khususnya terkait rencana pembangunan jalan penghubung antara kedua kabupaten dan provinsi tersebut.

“Saya sudah 5 tahun di PU, dan saat itu saya kira hanya candaan saja. Ternyata, itu tawaran yang serius sehingga saya memilih pilihan hidup itu. Dan, saya juga memikirkan itu selama 1 tahun,” pungkasnya seraya menyakini kepindahannya juga akan memberikan kontribusi besar bagi Kabupaten Berau maupun Provinsi Kaltara.

BACA JUGA : Mutasi Pejabat, Bupati Muharram Bantah Syarat Kepentingan Pribadi

Sementara itu, Bupati Berau Muharram yang berkesempatan hadir pada rapat paripurna di Sekretariat DPRD, kembali membantah terkait dirinya tidak memberikan kesempatan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Berau itu untuk tetap mengabdi di Bumi Batiwakkal dalam periode kepemimpinannya bersama wakilnya, Agus Tantomo. Hal ini juga sebelumnya disampaikan dalam sambutannya pada mutasi perdana saat diwawancarai beraunews.com.(bnc)

Wartawan: Andi Sawega/Editor: R. Amelia