Inkindo Apresiasi Terbitnya Pergub Kaltim Nomor 37/2016

SAMARINDA – Dewan Pimpinan Propinsi (DPP) Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Kaltim mengapresiasi terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim Nomor 37/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Ketua DPP Inkindo Kalimantan Timur, Arie Sofanie mengatakan, dengan adanya Pergub tersebut, secara tidak langsung memberi semangat dan mendorong kepada penyedia jasa konstruksi di Kaltim. Selain itu, adanya pergub yang ditetapkan 17 Oktober 2016 oleh Gubernur Kaltim, Awang faroek Ishak tersebut juga membuka peluang pelaksanaan pembangunan di Kaltim.

“Ini salah satu implentasi Gubernur Kaltim dalam mengemban tanggung jawabnya sebagai pembinaan jasa konstruksi di daerah. Hal itu juga sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 18/1999 tentang Jasa Konstruksi,” ungkapnya saat menghubungi beraunews.com, Kamis (10/11/2016) pagi.

Pria kelahiran Berau tahun 1966 dan kini berdomisili di Samarinda itu menambahkan, selain sesuai amanah Undang-Undang Nomor 18/1999, Pergub 37/2016 juga berpegang teguh pada UU Nomor 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) maupun Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 17/2013 tentang UMKM.

“Pergub 37/2016 ini seyogyanya menjadi hand book (buku pegangan-red) yang wajib dipatuhi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa di wilayah Kaltim,” tuturnya.

Dikatakannya, setidaknya ada beberapa pasal dalam Pergub 37/2016 yang memberi angin segar bagi pelaku jasa konstruksi sekaligus menjadi payung hukum bagi SKPD dan ULP sebagai pedoman pengadaan barang dan jasa di wilayah Provinsi Kaltim, yakni :

1). Pengadaan barang dan jasa yang diatur Pergub 37/2016, tidak terbatas pada pekerjaan konstruksi yang didanai/dibiayai oleh pemerintah, tetapi juga pekerjaan konstruksi yang didanai/dibiayai oleh swasta atau perorangan (Pasal 3 ayat 3).
2). Gubernur melakukan pembinaan dan pemberdayaan diantaranya melalui fasilitasi kemudahan akses kepada lembaga keuangan bagi pelaku usaha untukk memperolah modal, mMenyediakan paket pekerjaan jasa konstruksi untuk usaha kecil sebesar 20 persen dari total alokasi anggaran jasa konstruksi serta fasilitasi peningkatan kapasitas tenaga kerja jasa konstruksi di daerah (Pasal 5 ayat 2).
3). Pelaku usaha konstruksi dalam melaksanakan pekerjaannya berkewajiban memaksimalkan penggunaan sumber daya lokal yang meliputi badan usaha, sumber daya manusia, teknologi, material dan peralatan (Pasal 23 ayat 1).
4). Dalam rangka pembinaan dan peningkatan profesional badan usaha, Pasal 27 Pergub 37/2016 juga telah mengatur kualifikasi badan usaha, yakni :
a). Badan usaha kualifikasi kecil, untuk jasa pelaksanan pekerjaan dengan biaya sampai dengan Rp 2,5 miliar dan untuk jasa konsultasi Rp750 juta.
b). Badan usaha kualifikasi menengah, pekerjaan dengan biaya sampai Rp25 miliar.
c). Badan usaha kualifikasi menengah daerah untuk pekerjaan pelaksana konstruksi dengan biaya di atas Rp25 miliar sampai dengan Rp50 miliar yang dikerjakan badan usaha kualifikasi menengah luar daerah harus melakukan Kerjasama Operasional (KSO) atau sejenisnya dengan badan usaha daerah yang memenuhi persyaratan.
d). Badan usaha daerah untuk pekerjaan jasa konsultansi dengan biaya di atas Rp750 juta yang dikerjkan badan usaha jasa konsultansi luar daerah harus melakukan KSO atau sejenisnya dengan badan usaha jasa konsultansi daerah yang memenuhi syarat.
e). Surat kesepakatan KSO atau sejenisnya antara badan usaha luar daerah dengan badan usaha daerah merupakan syarat untuk mengikuti proses pengadaan/pelelangan barang/jasa.

“Bilamana dalam pelaksanaan pelelangan untuk paket pekerjaan tahun 2017 bertentangan pasal-pasal tersebut, maka menjadi layak dan pantas bagi masyarakat jasa konstruksi pengadaan barang dan jasa di Kaltim untuk mempermasalahkannya dan berakibat yang tidak kita inginkan,” jelasnya.

Dirinya berharap, dengan pergub yang ditetapkan tersebut, menjadi penyulut, dan pengobar semangat dalam meningkatkan pembangunan Kaltim kedepannya.

“Ini juga sekaligus sebagai pembinaan masyarakat dunia jasa konstruksi, dengan maksud dan tujuan meningkat pendapatan serta kesejahteraan rakyat di Bumi Etam yang kita cintai dan banggakan ini,” tandasnya.(Hendra Irawan)