Berau Terima Penghargaan Kabupaten Peduli HAM

JAWA TENGAH – Sejumlah kabupaten/kota mendapatkan penghargaan atas pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM). Penghargaan ini merupakan rangkaian dalam peringatan Hari HAM Sedunia ke-69 yang diselengarakan di Kota Solo, Jawa Tengah.

Sebanyak 351 dari 515 kabupaten/kota di Indonesia berpartisipasi menyampaikan data capaian terkait pemenuhan HAM. Dari jumlah tersebut, 232 kabupaten/kota masuk kategori peduli HAM, sedangkan 84 kabupaten/kota berpredikat cukup peduli HAM.

Salah satu daerah yang dinilai sukses memenuhi HAM adalah Kabupaten Berau. Hasil capaian Kabupaten Berau atas parameter kepedulian Hak Asasi Manusia pada tahun 2016 yaitu, untuk hak atas kesehatan mendapatkan nilai 93,25, hak atas pendidikan 90, hak perempuan dan anak 87,5, hak atas kependudukan 73, hak atas pekerjaan 52,5, hak atas perumahan 83,25, hak atas lingkungan yang berkelanjutan 69.

Atas capaian ini, maka Berau, ditetapkan sebagai daerah dengan kategori peduli HAM. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly kepada Wakil Bupati Agus Tantomo.

Raihan ini memperlihatkan bahwa pemerintah daerah terus bekerja dalam memenuhi hak-hak masyarakat. Berbagai program yang menyangkut hajat hidup masyarakat menjadi prioritas dari pemerintah. Wakil Bupati Agus Tantomo mengatakan, prestasi ini menjadi dorongan kuat bagi pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi seluruh hak masyarakat.

"Penghargaan ini merupakan kerja sama seluruh pihak dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak masyarakat," ujarnya.

Beberapa program yang menjadi perhatian pemerintah, dikatakan Wabup Agus Tantomo, seperti perlindungan anak dan perempuan. Pemerintah akan memberikan perlindungan dan konseling terhadap berbagai kasus yang menyangkut persoalan anak dan perempuan. Program ini pun telah berjalan selama beberapa tahun dan memberikan solusi bagi korban.

"Kita juga menyiapkan rumah aman bagi mereka hingga persoalan ini bisa selesai," tegasnya.

Sementara, untuk hak atas perumahan. Ia mengakui bahwa masih ada persoalan yang dihadapi pemerintah daerah, seperti kawasan rumah-rumah yang ada di bantaran sungai. Tentu kondisi ini memberikan kesan kumuh. Pemerintah pun telah menjalankan program untuk membenahi permasalahan ini melalui Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

"Kita terus berbenah agar seluruh persoalan yang ada bisa dibenahi. Melalui penghargaan ini kita mengetahui bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita jalankan untuk memperbaiki pemenuhan hak kepada masyarakat," pungkasnya.(advertorial/hms5/bnc)