Wakil Bupati Berau Nilai Forum TJSL Berjalan Lamban

 

TANJUNG REDEB – Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) Kabupaten Berau sudah dikukuhkan Bupati Berau Muharram sejak 10 Agustus 2017 lalu. Pengukuhan yang dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 477/2017 itu, terdiri dari unsur pemerintah maupun unsur perusahaan swasta yang beroperasi di wilayah Kabupaten Berau.

BACA JUGA : Forum CSR Berau Dikukuhkan

Lalu bagaimana perjalanan Forum TJSL ini? Ditanya seperti itu, Wakil Bupati Berau, Agus Tantomo mengaku, jika forum ini masih berjalan lamban. Pasalnya, masih banyak perusahaan yang berfikir, jika CSR atau TJSL itu merupakan sumbangan, sementara dalam regulasinya jelas, CSR adalah kewajiban.

“Terus terang berjalan lambat, tidak seperti yang saya mau. Persoalannya lagi-lagi persoalan merubah mindset (pola pikir) perusahaan,” ungkapnya kepada beraunews.com, Jumat (08/12/2017).

Namun demikian, Wabup Agus Tantomo tak lantas menuding kesalahan berada pada Forum TJSL maupun pihak perusahaan. Menurutnya, kelemahan utama berjalan lambannya Forum lantaran regulasinya. Wabup menjelaskan, dalam regulasinya jelas disebutkan jika CSR merupakan kewajiban perusahaan, tapi ketika ada pihak yang tak melaksanakan kewajiban CSR tersebut, tak ada sanksi yang diatur dalam regulasi.

“Ini sebenarnnya kelemahan di Negara kita, kan aneh, tidak ada sanksinya. Selain itu, ketika CSR kewajiban, kenapa tidak ditetapkan besarannya. Yang kacau, ketika ada peraturan yang mencoba menetapkan besaran, itu selalu dibatalkan. Contoh Perda Provinsi Kaltim Nomor 3/2013 tentang TJSL Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang menetapkan 3 persen nilai CSR, kan dibatalkan, karena dikatagorikan double tax (pajak),” ungkapnya.

Atas kondisi ini, lanjut Wabup Agus Tantomo, dirinya kemudian mengakalinya dengan membuat kesepakatan antara Pemkab Berau dengan perusahaan selaku wajib CSR. Hanya saja, lagi-lagi perusahaan belum memahami secara penuh konsep yang diinginkan Pemkab Berau.

“Mereka (perusahaan-red) belum mengerti penuh konsep saya, meski saya sudah berkali-kali menyampaikan, bahwa ini seperti pengelolaan APBD, semua nanti jelas berapa kewajiban CSR setiap perusahaan sebagai penerimaan dari sektor CSR, setelah itu baru kita membicarakan pendistribusiannya, yang juga sudah kita sepakati,” bebernya.

Terkait konsep pendistribusian, Wabup Agus Tantomo mengatakan, prinsip utama pendistribusian TJLS, semua kampung menikmati TJSL. Berbeda di masa lalu yang hanya dinikmati kampung sekitar perusahaan. Selain itu, prinsip distribusi TJSL lainnya, disepakati ada dana abadi sebesar 5 persen.

“Hanya saja, kampung yang didekat perusahaan mendapat porsi yang lebih besar. Terkait dana abadi, dana ini semacam tabungan untuk jaga-jaga jika di tahun mendatang tidak ada tambang dan lain sebagainya, siapa tahu ada bencana alam dan kita harus pakai, dana tabungan itu kan positif saja, ini yang sepertinya belum dimengerti,” jelasnya.

Akibatnya, lanjut Wabup Agus Tantomo, dirinya mengambil langkah yang agak ekstrim, yakni melibatkan aparat hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Berau.

“Jadi Kejaksaan akan mengumpulkan perusahaan-perusahaan yang ada di Berau, agar melaksanakan kewajiban TJSL-nya,” tandasnya.(advertorial/bnc)