Pelaku UMKM di Berau Bakal Dapat Pinjaman Dana Begulir

 

TANJUNG REDEB – Sebagai upaya menindaklanjuti program Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi (LPDB) Kementerian Koperasi dan UKM, Pemerintah Kabupaten Berau berencana membentuk Badan Layanan Umum Daerah Dana Bergulir (BLUD-DB).

BLUD DB ini, nantinya akan membantu pengusaha mikro, kecil dan menengah dalam mengembangkan usahanya. Sehingga tidak kalah bersaing dengan pengusaha yang memiliki modal lebih besar.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Berau, Wiyati mengungkapkan, dari data yang dihimpun pihaknya ada sebanyak 1.366 usaha mikro, 549 kecil dan 49 menengah yang ada di Kabupaten Berau. Pihaknya akan menganggarkan bantuan kepada UMKM melalui program dana bergulir, untuk usaha mikro sebesar Rp100 juta, kecil Rp200 juta dan untuk menengah Rp1 miliar. Program ini merupakan urusan wajib dari Pemkab Berau yang juga akan dilampirkan dalam Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

“Namun di tahun 2017 ini belum bisa kita jalankan mengingat payung hukumnya belum ada,” katanya.

Sementara, Bupati Berau Muharram menegaskan, program BLUD DB ini sebagai upaya dalam menjembatani masyarakat yang ingin melakukan pinjaman modal usaha, namun tidak bisa mengakses bank. Akibatnya, beberapa masyarakat yang ingin mengembangkan maupun yang akan memulai usahanya tidak akan berkembang maksimal. Padahal, jika perkembangan UMKM ini bisa ditingkatkan tentu akan membantu pemerintah daerah dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

"Saya juga punya rencana untuk memberikan bantuan modal kepada masyarakat tanpa bunga dan agunan, cukup memiliki KTP saja. Bantuan yang memberikan kemudahan kepada masyarakat inilah yang akan menjadi solusi dalam membantu peningkatan pendapatan masyarakat," katanya.

Tentu ia memberikan dukungan penuh dalam membentuk BLUD BD ini. Karena sejalan dengan program yang direncanakan tersebut. Bupati Muharram pun menegaskan, agar BLUD BD ini harus secepatnya dibentuk di tahun 2018 mendatang.

"Program ini akan menjadi solusi bagi masyarakat yang tidak bisa mengakses pinjaman di bank dan menghindari peminjaman modal kepada rentenir," tegasnya.

Asisten Deputi Pembiayaan Non Bank dan Perpajakan Kementerian Koperasi dan UKM, Suprapto mengatakan, pemerintah pusat sedang berupaya menggandeng pemerintah daerah untuk membentuk BLUD BD ini. Pemerintah pusat pun telah menganggarkan bantuan dana bergulir ini kepada setiap BLUD BD yang ada di daerah.

“Bantuan yang nilainya kecil bisa ditangani pemerintah daerah, sementara yang besar seperti usaha menengah bisa melalui APBN. Jadi sinkronisasi semua dan UMKM yang ada ini bisa berkembang,” ujarnya.

Ia mengakui dengan adanya BLUD BD di daerah akan membantu Kementerian Koperasi dan UKM. Karena selama ini program dana bergulir yang dijalankan tidak bisa maksimal.

"Kita berharap BLUD BD ini bisa secepatnya dibentuk dan penyaluran bantuan dari kementerian bisa turun ke daerah," pungkasnya.(advertorial/hms5/bnc)