Wakil Bupati Berau : PNS Gunakan LPG 3 Kg, Sama Saja Memakan Hak Orang Miskin

 

TANJUNG REDEB – Pertamina bekerjasama dengan pemerintah daerah di wilayah kerja Marketing Operation Region (MOR) VI Kalimantan, terus melakukan inisiatif dalam mendukung program Pemerintah, agar subsidi di sektor Energi khususnya subsidi bahan bakar rumah tangga LPG tepat sasaran.

Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi dan pencanangan penggunaan LPG non subsidi Bright Gas bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Berau yang dilakukan oleh Wakil Bupati Berau, Agus Tantomo di ruang rapat Sangalaki Kantor Bupati, Rabu (06/12/2017).

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati, Agus Tantomo mengatakan, bahwa sudah kewajiban seorang Abdi Negara untuk mendukung program Pemerintah, apalagi jika program tersebut dapat mengurangi beban dana subsidi, sehingga bisa digunakan untuk mempercepat pembangunan.

“LPG 3 Kg bersubsidi ditujukan untuk masyarakat yang berhak, yang kurang mampu. Saya yakin tidak ada ASN yang miskin. Kalau ASN tetap membeli gas bersubsidi, itu sama saja memakan hak orang miskin. Tapi ingat, memakan hak orang miskin itu dosa. Tinggal pilih, mau masuk surga atau masuk neraka? Kalau mau masuk surga, jangan beli gas 3 kilogram,” tegasnya.

Wakil Bupati, Agus Tantomo menjelaskan, jika pegawai pemerintah ikut membeli gas bersubsidi akan mempengaruhi ketersediaan LPG untuk masyarakat miskin.

“Kalau ASN ikut membeli (LPG 3 Kg), warga miskin tidak kebagian, itu sama saja memakan hak orang miskin,” tuturnya.

 

Domestic Gas Manager Pertamina MOR VI Kalimantan, Irto Petrus Ginting menyampaikan apresiasi kepada Pemerintahan Kabupaten Berau yang telah bekerjasama dengan baik mengajak dan mengimbau penggunaan LPG non subsidi ke jajaran PNS di Kabupaten Berau.
 
“Apresiasi dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pemerintahan Kabupaten Berau dan seluruh jajarannya karena komitmen penggunaan LPG non subrisidi di kalangan PNS Kabupaten Berau ini. Pertamina sangat menyambut baik peluang ini dan akan terus memberikan pelayanan terbaik bagi para PNS maupun masyarakat yang ingin menggunakan produk LPG Non Subsidi kami, yaitu Bright Gas” jelasnya.

Ia menjelaskan, sejak program konversi dari minyak tanah ke LPG secara nasional bergulir pada 2007 lalu dan Provinsi Kalimantan Timur sejak 2010, pemerintah dan Pertamina telah berupaya sebaik mungkin dalam mendistribusikan LPG 3 Kg, termasuk dalam memastikan bahwa varian LPG ini dapat tersalurkan kepada khalayak yang tepat.

"Bersama Kementerian ESDM, Pertamina telah melakukan serangkaian program dalam mengatur distribusi LPG 3 Kg diantaranya melalui sistem monitoring LPG 3 kg, rayonisasi pendistribusian LPG dan peningkatan pengawasan pendistribusian LPG 3 kg melalui penyaluran di pangkalan resmi," katanya.

 

Pertamina akan terus mempermudah konsumen dan masyarakat dalam mendapatkan LPG Non Subsidi. Di Berau sendiri, kata Irto, ada 90 pangkalan Bright Gas Pertamina yang siap melayani masyarakat mampu dalam melakukan pelayanan isi ulang, membelian perdana, ataupun melakukan penukaran LPG 3 kg menjadi 5 kg.

“Selain itu, saat ini Pertamina juga mempunyai program promo tukar tabung 3 Kg bersubsidi dengan Bright Gas 5,5 Kg. Pertamina akan memfasilitasi dengan program penukaran 2 tabung LPG 3 Kg dengan 1 tabung LPG Bright Gas 5,5 Kg di Agen LPG,” tandasnya. (advertorial/Miko Gusti Nanda/bnc)