Antisipasi Gejolak Angkutan Online, Dishub Berau Gelar Sosialisasi PM 108/2017

 

TANJUNG REDEB – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Berau menggelar Sosialisasi Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan di Ruang Rapat Sangalaki Kantor Bupati, Rabu (29/11/2017).

Sosialisasi ini, diharapkan menjadi wadah edukasi dan membina pengelola angkutan orang untuk bisa menjalankan usahanya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Dimana di beberapa kota besar di Indonesia sudah terjadi gejolak antar pengelola angkutan orang, khususnya yang memiliki trayek dan tidak.

Dalam kegiatan ini juga dirangkai dengan Sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 108/2017 sebagai pengganti Permenhub Nomor 26/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Hadir dalam kegiatan ini, Bupati Berau, Muharram, Kepala Dinas Perhubungan, Abdurrahman Ullang, Direktur Angkutan dan Multimoda Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Cucu Mulyana serta perwakilan pengelola angkutan orang.

Disampaikan Direktur Angkutan dan Multimoda Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Cucu Mulyana, menjamurnya angkutan online di beberapa daerah memberikan persoalan baru dalam dunia perhubungan. Dimana terjadi gejolak antara pengelola angkutan ini dengan angkutan reguler. Pemerintah pun terus berupaya untuk menetralisir keadaan ini, sehingga tidak sampai menyebar.

Salah satu upaya yang dilakukan dengan mengeluarkan Permenhub Nomor PM 108/2017 sebagai pengganti Permenhub Nomor 26/2017. Pada umumnya Permenhub Nomor PM 108/2017, mengedepankan berbagai aspek yang menjadi tolak ukur kesejahteraan masyarakat yakni, keselamatan dan keamanan, kesetaraan, keberlangsungan usaha, perlindungan konsumen, serta kepentingan nasional. Selain itu, juga mengutamakan kebutuhan masyarakat serta menjaga situasi dan kondisi dalam keadaan yang kondusif.

“Dengan adanya aturan ini, maka telah diatur pengelolaan angkutan orang, mulai dari penetapan wilayah operasi, kuota angkutan serta tarif yang ditetapkan. Ketiga hal ini harus diperhatikan untuk menghindari terjadinya gesekan antara pengelola angkutan orang,” ujarnya.

 

Sementara Bupati Muharram mengatakan, gejolak yang terjadi saat ini tentu tidak bisa dihindari lagi. Mengingat perkembangan teknologi di era globlasasi berlangsung sangat cepat. Dimana, sebagian besar masyarakat ingin mengakses alat transportasi secara online yang memiliki banyak keunggulan, diantaranya cepat, pelayanannya nyaman, serta murah

“Keberadaan angkutan online ini merupakan sesuatu yang tak bisa dihindari. Sebab, ini merupakan konsekuensi dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, kalau kita ingin maju, harus menyesuaikan dengan teknologi yang saat ini berkembang,” jelasnya.

Ia berharap, dengan adanya aturan yang telah dikeluarkan pemerintah pusat ini bisa mengurangi gesekan antar pengelola angkutan. Mengingat aturan ini sifatnya tidak memihak kepada salah satu pihak.

“Tidak ada yang diuntungkan dan dirugikan di sini, jadi sama-sama imbang lah. Walaupun di Berau angkutan orang ini belum terlalu berkembang, tapi Dinas Perhubungan Berau sudah melakukan langkah cepat antisipasi terlebih dahulu. Melalui sosialisasi saat ini, kita harapkan bisa menjadi langkah awal dalam mengantisipasi gejolak yang bisa saja terjadi nanti,” katanya.

 

Pada sosialisasi kemarin juga diserahkan bantuan perlengkapan tong sampah bagi angkutan umum dari PT Berau Coal. Serta bantuan perlengkapan P3K dari PT Jasa Raharja yang juga menggelar pemeriksaan kesehatan gratis.(advertorial/hms5/Miko Gusti Nanda/bnc).