Asik!!! Program “Sehatkan” Bantu Modal Pembudidaya Ikan

 

TANJUNG REDEB – Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sejak tahun 2012 telah menginisisasi fasilitasi sertifikasi hak atas tanah bagi pembudidaya ikan melalui program ““Sehatkan”” dengan menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Di Kabupaten Berau sendiri, Pemkab Berau melalui Dinas Perikanan bekerjasama dengan BPN melalui program ““Sehatkan”” sejak 2016, telah menerbitkan sebanyak 49 sertifikat bidang tanah budidaya perikanan yang tersebar di beberapa kecamatan. Tak hanya menyerahkan sertifikat, Dinas Perikanan bersama BPN memberikan sosialisasi pasca sertifikasi hak atas tanah perikanan budidaya, yang digelar baru-baru ini, di Aula Dinas Perikanan Berau. Sosialisasi juga menggandeng Bankaltimtara dalam program memudahkan akses permodalan melalui perbankan.

Kepala Dinas Perikanan, Fuadi melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Tenteram Rahayu mengungkapkan, programkan “Sehatkan” bagi pembudidaya ikan bukan hanya untuk mengupayakan tertib hukum dan tertib administrasi pertanahan, tetapi juga sebagai upaya peningkatan pengembangan usaha budidaya dengan kemudahan dalam mengakses perbankan dan sumber pembiayaan lainnya melalui agunan sertifikat yang sudah dimiliki pembudidaya.

Pada tahun 2016 dikatakan Tenteram Rahayu, program “Sehatkan” bagi pembudidaya ikan di Berau sebanyak 49 sertifikat bidang tanah, dengan rincian :

  • Kecamatan Pulau Derawan untuk Kampung Pegat Betumbuk sebanyak 2 bidang
  • Kecamatan Sambaliung di Kelurahan Sambaliung dan Kampung Suaran sebanyak 25 bidang
  • Kecamatan Gunung Tabur untuk Kampung Pulau Besing sebanyak 7 bidang
  • Kecamatan Teluk Bayur untuk Kelurahan Teluk Bayur, Kampung Labanan Jaya dan Kampung Labanan Makarti sebanyak 12 bidang
  • Kecamatan Tanjung Redeb untuk Kelurahan Tanjung Redeb dan Kelurahan Gunung Panjang sebanyak 3 bidang.

“Keberhasilan program “Sehatkan” ini tidak berhenti sampai dengan telah terbitnya sertifikat, tetapi diharapkan pasca “Sehatkan” para pembudidaya dapat meningkatkan usahanya dengan penguatan permodalan melalui perbankan,” ungkapnya.

Programkan ini dijelaskannya, didasari dari Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Badan Pertanahan Nasional Nomor 12/MEN-KP/KB/VII.2011 dan No. 9/SKB/VII/2011 tentang Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah dan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Legalisasi Aset KKP RI melalui Sertipikasi Hak Atas Tanah.

Selain itu, kerjasama ini juga dituangkan dalam kesepakan bersama antara Dirjen Perikanan Budidaya dengan Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Pertanahan Nasional : Nomor 14/DPB/KKP/PKS/VIII/2012 dan Nomor 8.1/SKB/VIII/2012 tentang Pemberdayaan Usaha Pembudidayaan Ikan Untuk Akses Pembiayaan Melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah.

Sebelumnya telah dibentuk tim pra “Sehatkan” yang melibatkan Dinas Perikanan dan BPN sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Berau Tahun 2015 yang melakukan seleksi pembudidaya.

“Dengan sosialisasi langsung kepada masyarakat pembudidaya ini kami berharap pengembangan usaha kepada peserta dengan adanya jaminan sertifikat tanah sehingga para peserta dapat memiliki modal yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi dan taraf hidup pembudidaya ikan,” tandasnya.

Sosialisasi pasca sertifikasi ini diikuti 30 peserta dari 49 pemegang sertifikat lahan budidaya perikanan. Dengan menghadirkan narasumber dari BPN Berau, Bankaltimtara serta dari Dinas Perikanan Berau.(advertorial/hms4/bnc)