Berau Deklarasikan KTR, Ini Sanksi Bagi Pelanggarnya

 

TANJUNG REDEB – Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) secara konsisten, diyakini dapat memberikan banyak manfaat bagi daerah yang merealisasikannya. Hal itu disampaikan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Jonie Marhansyah saat memimpin Deklarasi KTR Kabupaten Berau, di halaman Kantor Bupati Berau, Jumat (24/11/2017).

Dikatakannya, setidaknya ada 5 manfaat nyata yang akan diperoleh dari penerapan KTR ini, yakni manfaat dari aspek kesehatan, ketaatan, lingkungan, ekonomi hingga lingkungan. Untuk aspek kesehatan, KTR dapat meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat, terutama terkendalinya faktor resiko penyakit dan kematian, yang mengakibatkan budaya masyarakat dalam berprilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

“Selain itu, dari aspek ketaatan, akan meningkatkan citra yang baik dari masyarakat umum terhadap daerah dan pemerintahnya dengan meningkatnya kedisiplinan ketertiban dan kepatuhan kepada peraturan,” ujarnya.

BACA JUGA : Bahayakan Kesehatan Hingga Penyebab Kematian, Pemkab Berau Deklarasikan Kawasan Tanpa Rokok

Sementara dari aspek lingkungan, tambah Jonie Marhansyah, penerapan KTR akan berdampak pada meningkatnya kualitas udara. Dalam bidang ekonomi, akan mampu meningkatkan tingkat ekonomi keluarga, lantaran berkurangnya belanja rokok, terutama pada keluarga miskin.

“Demikian juga pada pemerintah, akan mengurangi belanja untuk pembiayaan kesehatan dalam penanggulangan penyakit akibat merokok,” ungkapnya.

Mengingat, betapa banyakya manfaat dari penerapan KTR, maka dikatakan Jonie Marhansyah, Pemkab Berau bersama DPRD Berau telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6/2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. KTR ini, meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkatan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang telah ditetapkan.

“Penetapan KTR melalui Perda itu, merupakan amanah Undang-Undang Nomor 36/2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan,” jelasnya.

Terkait sanksi bagi pihak yang melanggar KTR, Jonie Marhansyah mengatakan, dengan dideklarasikannya KTR ini, maka pemerintah tidak segan-segan menerapkan sanksi bagi pelanggarnya, sebagaimana amanah Perda Nomor 6/2014.

“Berdasarkan Pasal 11 Ayat 1 Perda Nomor 6/2014, maka sanksi bagi setiap orang dan/atau badan yang melanggar, diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp50 juta,” tandasnya seraya mengatakan, penerapan sanksi tersebut guna melindungi hak setiap orang dari paparan asap rokok orang lain, selain agar Berau bebas dari polusi yang tidak sehat.(advertorial/bnc)