Usai Perpanjang MoU Bersama Kejari, DPU Tambah Usulan Baru

 

TANJUNG REDEB – Sebagai upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi maupun gugatan perdata, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Berau terus bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Redeb untuk memberikan pendampingan hukum. Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan kembali naskah Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman.

MoU dengan Nomor : 600/423/DPU-KAB.UM/IX/2015 untuk DPU selaku pihak pertama dan Nomor : B-1339/Q.4.14/Gs.1/09/2015 untuk Kejari Tanjung Redeb selaku pihak kedua, ditandatangani langsung oleh Kepala Kejari Rudy Hartawan Manurung didampingi Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Amrullah bersama Kepala DPU Berau, Taupan Madjid pada tanggal 28 September 2015 lalu.

Kepala DPU Berau, Taupan Madjid mengatakan, menjalin kerja sama dengan kejaksaan yang merupakan pengacara negara, supaya pihaknya bisa fokus bekerja dan meningkatkan kinerja. Dimana, selama ini pihaknya juga sering dihadapkan pada persoalan-persoalan yang membutuhkan pandangan dan masukan dari kaca mata hukum.

Misalnya, dalam menafsirkan perubahan-perbuahan aturan soal kegiatan pembangunan dan sebagainya. Untuk itu, dengan kerja sama tersebut, pihaknya bisa meminimalisasi persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek di Berau.

“Biar satu pemikiran, bisa berjalan sesuai aturan yang berlaku. Ini akan mempercepat proses pembangunan di Berau. Intinya, kerja sama supaya nanti bisa menyamakan persepsi dalam memahami aturan,” katanya, Rabu (30/11/2016).

BACA JUGA : DPU Berau Perpanjang Kesepakatan Bersama Kejari Tanjung Redeb

Mou yang telah ditandatangani, lanjut Taupan, yakni perpanjangan MoU proyek jalan freeway atau bebas hambatan segmen 1, 2, dan 3. Dimana, permasalahan terhambatnya proyek jalan freeway atau bebas hambatan, banyak pihak terkait yang tidak memiliki pemahaman yang sejalan dengan DPU Berau dengan alasan takut berhadapan dengan hukum, meskipun pembangunan itu untuk hajat hidup orang banyak.

“Yang pertama, memperpanjang (MoU) freeway segmen 1, 2, 3, untuk pembebasan lahan karena kemarin ada dianggarannya di (APBD) perubahan. Dari BPN (Badan Pertanahan Nasional-red) minta legal opini, kemarin sudah tim dari PU ketuanya, terdiri dari bagian pertanahan, Bappeda, kelurahan, kecamatan, dan lainnya,” lanjutnya.

Selain itu, tambah Taupan, adanya usulan baru terkait proyek pembangunan jembatan penghubung kampung Merancang Ulu-Kampung Pulau Besing yang terpaksa harus ditunda proses penyerahannya dari kontraktor ke DPU. Mengingat, konstruksi penyangga jembatan mengalami kemiringan hingga 45 sentimeter.

“Kemudian, tadi ada legal opini lainnya, ada usulan baru. Termasuk, jembatan Pulau Besing karena sudah ada dari ITB (ahli tanah) yang berani mengeluarkan rekomendasi,” pungkasnya.(Andi Sawega)