Perda Pilkakam Disahkan, Pengimplementasiannya Tunggu Nomor Register

 

TANJUNG REDEB – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung serta Raperda tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, akhirnya disahkan menjadi perda. Pengesahan tersebut dilakukan melalui rapat paripurna, yang digelar DPRD Berau di ruang rapat paripurna, Senin (31/07/2017).

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Berau, Syarifatul Sya’diah tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Berau, Agus Tantomo, dan beberapa  pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Berau, serta organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan.

Dalam kesempatan tersebut, sejumlah perwakilan fraksi partai mengungkapkan pandangan akhirnya terkait masukan dan saran atas raperda tersebut. Usai rapat paripurna berlangsung, Ketua DPRD Berau, Syarifatul Sya’diah mengungkapkan kendala apa saja yang membuat pengesahan raperda tersebut terkesan terlambat.

Dikatakannya, tertundanya pengesahan raperda tersebut disebabkan oleh mekanisme penetapan raperda yang tidak sama seperti tahun sebelumnnya, dimana saat ini, raperda tersebut terlebih dahulu harus diharmonisasikan terlebih dahulu ke pemerintah provinsi sebelum akhirnya dikembalikan ke DPRD Berau untuk ditetapkan menjadi perda.

“Dalam dua bulan terakhir ini kami sudah berkali-kali menjadwalkan paripurna, tetapi dari Pemerintah Provinsi Kaltim belum memanggil Biro Hukum dan Instansi teknis terkait belum mengabari kami, sehingga pengesahan raperda ini agak sedikit mengalami keterlambatan,” bebernya.

Sebenarnya, lanjut politisi Partai Golkar itu, pihaknya berharap pada tanggal 24 Juli 2017 kemarin, raperda ini sudah bisa ditetapkan. Tapi ternyata dari Pemprov Kaltim belum selesai, dan baru selesai tanggal 26 Juli 2017 lalu.

“Sehingga kami kembali menyesuaikan agenda paripurna ini dan diputuskan pada 31 Juli 2017 bersamaan dengan Raperda Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,” tandasnya seraya mengatakan, meski sudah ditetapkan menjadi perda, tidak serta merta perda tersebut langsung dapat diimplementasikan. Pasalnya, perda tersebut harus dikembalikan ke pemerintah provinsi untuk mendapatkan nomor register.(advertorial/bnc)