MoU KUA-PPAS APBD Perubahan 2017 Ditandatangani

 

TANJUNG REDEB – Kamis (12/10/2017) di rapat paripurna di kantor DPRD Berau, nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2017 Kabupaten Berau, telah ditandatangani antara eksekutif dengan legislatif.

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Berau Syarifatul Sya’diah, didampingi Wakil Ketua I Saga dan Wakil Ketua II Anwar. Hadir pula Bupati Berau Muharram dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Rapat tersebut diawali dengan pembacaaan hasil rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Berau dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) Syahmardan. Dilanjutkan penandatanganan KUA-PPAS APBD-P 2017 yang dilakukan Ketua DPRD dan Bupati Berau.

Ketua DPRD Berau Syarifatul Sya’diah mengatakan, sebelumnya KUA-PPAS APBD-P 2017 melalui pembahasan yang cukup panjang dan alot. Sebab, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari dewan yang disampaikan dalam rapat pembahasan ini. Termasuk juga saran-saran dewan kepada TAPD agar anggaran perubahan bisa terserap maksimal di sisa waktu tahun anggaran 2017.

“Tapi pembahasannya sudah kita lewati sesuai tahapan dan mekanisme, sampai penandatanganan kesepahaman,” katanya.

Dikatakannya, program-program yang masuk dalam APBD-P tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2016-2021 dan juga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2017. Setelah ada kesepakatan, selanjutnya pemkab menyampaikan rancangan APBD-P 2017 ke dewan, untuk kembali dibahas bersama di Banggar.

“Kami berharap setelah MoU ini, proses administrasi di eksekutif dipersingkat dan rancangan APBD-P bisa segera disampaikan ke dewan untuk selanjutnya dibahas bersama. Mengingat waktu pelaksanaan kegiatan hingga akhir tahun cukup singkat,” jelasnya.

Menurutnya, pembahasan RAPBD-P tidak memerlukan waktu lama. Dia menargetkan, APBD-P bisa disahkan Oktober ini.

“Kalau kita lambat, dampaknya tidak bisa melaksanakan kegiatan fisik yang memerlukan lelang. Karena lelang biasanya memerlukan waktu hingga satu bulan,” pungkasnya.(advertorial/bnc)