Bahas Pemeliharaan Alat dan Program Unggulan, Komisi II Gelar Rapat Dengan Dinas Perikanan Berau

 

TANJUNG REDEB – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau memanggil Dinas Perikanan Berau untuk melakukan pembahasan tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018 pada Selasa (03/10/2017).

Tujuan rapat tersebut untuk membedah KUA-PPAS Dinas Perikanan Berau Tahun Anggaran 2018, dan perubahan tahun 2017. Terutama soal anggaran yang sudah direncanakan Dinas Perikanan terkait biaya pemeliharaan excavator dan program pembudidayaan ikan.

“Jadi Berau pernah dapat bantuan dari pusat berupa excavator yang tujuannya untuk diberdayakan ke masyarakat. Masyarakat yang ingin membuat tempat budidaya boleh memakai,” ujar Ketua Komisi II DPRD Berau M. Yunus.

“Tetapi karena barang itu dipakai dan harus dipelihara, jadi harus ada ongkos pemeliharaannya. Artinya, selama ini apa yang telah dilakukan masyarakat terhadap excavator tersebut masih belum mencukupi untuk dikatakan sebagai pemeliharaan,” tambahnya.

Anggaran yang diajukan oleh Dinas Perikanan untuk dimasukkan dalam Anggaran Belanja Tahunan (ABT) sebesar Rp30 juta. Tujuannya untuk berjaga-jaga jika ada kerusakan pada alat setelah digunakan oleh masyarakat.

“Masyarakat ini kan hanya menyiapkan solar dan operatornya. Itu yang dimaksud, jadi perlu biaya-biaya pemeliharaan,” jelasnya.

Sementara soal program unggulan, yakni pembudidayaan ikan, Wakil Ketua Komisi II, Achmad Rijal mengatakan, agar tetap diupayakan melalui anggaran yang diprogramkan oleh Dinas Perikanan terlebih dahulu meskipun terbatas. Jika belum bisa optimal untuk mencapai target yang diprogramkan, baru dicarikan solusi lain sesuai rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).(advertorial/bnc)