APBD 2018 Disahkan, Pemkab Diminta Meningkatkan Pendapatan Daerah

 

TANJUNG REDEB – DPRD Berau telah menyampaikan pandangan akhirnya terhadap pengesahan enam rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (Perda) Kabupaten Berau dalam rapat paripurna, Senin (27/11/2017). Salah satu Perda yang disahkan, yakni APBD Kabupaten Berau Tahun 2018.

Meski fraksi-fraksi di DPRD Berau menerima dan meyetujui penetapan perda tersebut, namun, sebagian besar fraksi menyampaikan beberapa saran dan masukan. Seperti disampaikan juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Warsito. Fraksi PKS kata dia mendukung sepenuhnya hasil pembahasan dan kesepakatan DPRD Berau dengan eksekutif pada rapat pembahasan Raperda APBD Tahun 2018.

Namun, Fraksi PKS mengharapkan agar segala permasalahan-permasalahan di bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dapat diatasi. Terutama berkaitan dengan transparansi informasi struktur pendapatan, keuangan serta perhitungan pembagian dana transfer untuk daerah sesuai Undang-Undang Nomor 33/2004 tentang Dana Perimbangan.

Selain itu, lanjut Warsito, Fraksi PKS juga berharap kepada kepala daerah agar memotivasi dan menggiatkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan perusahaan daerah dan menumbuhkan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan BUMK (Badan Usaha Milik Kampung) baru yang dapat berkompetisi. Sehingga dapat menunjang kesejahteraan, pembangunan dan kemandirian daerah melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan termasuk pengembangan sektor unggulan.

“Selain itu juga dapat memanfaatkan aset daerah sebagai salah satu sumber PAD,” katanya.

BACA JUGA : Enam Raperda Disahkan, DPRD Berau Minta Pemkab Maksimalkan Perda

Sementara itu, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) melalui juru bicaranya Syalidar mengharapkan, APBD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018 menjadi rujukan pembangunan untuk menyelesaikan pokok permasalahan dan bisa dinikmati untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sedangkan Fraksi Golkar mengingatkan pemerintah daerah agar dalam melaksanakan pembangunan lebih fokus terhadap yang telah dituangkan dalam RPJMD dan visi misi pemerintah daerah. Selain itu, ia berharap APBD Berau Tahun 2018 bisa menjawab segala tantangan pembangunan di daerah ini.

“Kami juga meminta supaya jajaran pemerintah daerah bisa berinovasi dan mengembangkan sektor-sektor unggulan baru, khususnya sektor jasa yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pemerintah daerah maupun masyarakat,” kata juru bicara Fraksi Golkar, Eko Wiyono.(advertorial/bnc)