Sahkan APBD 2018, DPRD Berau Harapkan Kegiatan Dilelang Lebih Awal

 

TANJUNG REDEB – Pemkab Berau dan DPRD mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau tahun anggaran 2018 senilai Rp1,867 triliun. Pengesahan itu dilakukan melalui rapat paripurna yang digelar di DPRD Berau, Senin (27/11/2017), dengan agenda pokok penyampaian pendapat akhir masing-masing fraksi terhadap penetapan Enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Total APBD yang disahkan terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp867.181.200.000, Belanja Langsung sebesar Rp999.818.800.000. Sementara dari sisi pendapatan daerah, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp242.728.000.000, Dana Perimbangan Rp1.368.358.125.000 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp255.913.875.000.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Berau, Syarifatul Sya’diah didampingi Bupati Berau, Muharram dan Wakil Bupati, Agus Tantomo, Wakil Ketua DPRD, Sa’ga dan Anwar, juga dihadiri seluruh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemkab Berau.

Jajaran DPRD Berau pun berharap APBD 2018 yang telah ditetapkan nantinya bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang dialami masyarakat. Seperti pemenuhan infrastruktur dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu APBD Tahun 2018, diharapkan telah sesuai dengan visi misi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau.

Ketua DPRD Berau Syarifatul Sya’diah, bersyukur penetapan Raperda APBD Berau Tahun 2018 ditetapkan tepat waktu, sebelum deadline 30 November. Artinya, secara aturan DPRD sudah patuh dalam melaksanakan amanah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

“Kami sangat mengharapkan perda APBD Tahun 2018 tersebut dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Dalam pelaksanaan APBD 2018 nanti, jajaran eksekutif diharapkan dapat memperhatikan dan mengevaluasi serapan anggaran dengan baik di tiga wulan pertama dan satu semester. Selain itu, ke depan dewan sangat mendukung agar pemerintah daerah mengupayakan pengadaan barang dan jasa jauh lebih awal. Sehingga, serapan anggaran tidak menumpuk di akhir tahun dan menjadi Silpa.

 

“Karena jika terlambat melakukan lelang, bisa jadi akan berbenturan di akhir tahun. Bahkan bisa saja pekerjaan kejar-kejaran dengan waktu dan cuaca yang kadang-kadang kurang bersahabat di akhir tahun,” katanya.

Yang terpenting lagi, dikatakannya, hasil dari kegiatan atau program yang masuk dalam APBD 2018 nanti bisa dinikmati masyarakat Berau. Bahkan, semakin banyak kegiatan untuk belanja modal tentunya akan berdampak pada perputaran perekonomian yang semakin baik di Kabupaten Berau.

Politisi Partai Golkar ini, juga mengatakan, APBD Tahun 2018 yang disahkan sudah memenuhi amanah undang-undang bahwa 20 persen dari APBD untuk pendidikan dan 10 persen untuk kesehatan. Dewan juga berharap APBD tahun-tahun berikutnya semakin meningkat, sehingga aspirasi prioritas masyarakat yang disampaikan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan reses dewan, semakin banyak yang bisa terakomodir.

“Sehingga infrastruktur dasar dan program wajib pemerintah bisa terpenuhi dan pelayanan terhadap publik juga akan semakin meningkat,” pungkasnya.(advertorial/bnc)