DPRD Berau Gelar Hearing Galian C, DLHK Jamin Proses Tak Sampai Sehari

 

TANJUNG REDEB – Setelah berkonsultasi terkait prosedur perizinan Galian C ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim, DPRD Berau menindaklanjutinya dengan menggelar hearing bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau, Rabu (16/08/2017).

Hearing yang juga menghadirkan pengurus Gapensi Berau, untuk menindaklanjuti aspirasi kontraktor-kontraktor lokal yang masih kesulitan mengurus izin Galian C, serta keluhan Bapenda yang kesulitan mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Galian C.

“Keluhan kontraktor sudah kita sampaikan waktu konsultasi ke provinsi, termasuk dengan DLHK yang kita ajak hearing. Bapenda juga punya aspirasi soal minimnya PAD dari Galian C. Dari target Rp1 miliar, baru terealisasi Rp21 juta hingga kini,” ujar Ketua DPRD Berau Syarifatul Sya’diah, usai memimpin hearing.

Baca Juga : Izin Galian C Tak Kunjung Terbit, DPRD Berau Konsultasi ke DPMPTSP Kaltim

Salah satu masalah yang membuat sulitnya kontraktor mengurus izin Galian C di provinsi, lantaran sulitnya mendapat rekomendasi dari DLHK. Padalah, ujar Syarifatul, Kepala DLHK Berau Zulkifli, menjamin percepatan pengurusan rekomendasi asal berkas yang diajukan telah lengkap.

“Soalnya sekarang ini, mengurus Galian C harus ada Feasibility Study-nya (studi kelayakan) juga,” terangnya.

Untuk itu, pihak DLHK berjanji untuk berkonsultasi kembali ke instansi terkait di provinsi, guna mendukung percepatan pengurusan rekomendasi Galian C di kabupaten.

“Kalau dokumennya lengkap, mereka (DLHK) jamin proses rekomendasi tak sampai sehari,” jelasnya.

Selain itu, DLHK akan menggencarkan sosialisasi pengurusan Galian C ke masyarakat, termasuk memberikan contoh-contoh pembuatan studi kelayakan. DPRD Berau juga akan membantu Bapenda Berau guna meningkatkan realisasi PAD dari sektor Galian C.

“Dari Bapenda juga masih menunggu petunjuk dari provinsi mengenai standar harga dasar minerba di provinsi. Makanya kita akan membantu menindaklanjutinya ke provinsi, biar Bapenda juga ada dasar aturannya,” ungkap politisi Partai Golkar tersebut.

Yang terakhir, sesuai petunjuk DPMPTSP Kaltim, yang menyarankan agar Bupati Berau menyurat ke Gubernur untuk mengajukan kuasa memberikan rekomendasi, khusus bagi pengurusan Galian C di bawah 5 hektar.

“Jadi kalau di bawah 5 hektar, asal sudah ada rekomendasi bupati, gubernur tinggal mengeluarkan izinnya saja. Jadi tidak rumit lagi, ada pemangkasan birokrasi,” pungkasnya.(advertorial/bnc)