Delapan Fraksi DPRD Berau Setujui Pertanggungjawaban APBD 2016

 

TANJUNG REDEB – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau akhirnya mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2016 menjadi peraturan daerah (Perda). Pengesahan Perda Pertanggungjawaban APBD 2016 dilakukan di Gedung DPRD Berau, Jalan Gatot Subroto, Tanjung Redeb, Senin (14/08/2017).

Dalam penyampaian pandangan akhir fraksi, salah satu yang menjadi sorotan anggota DPRD Berau tidak lepas dari gagalnya Kabupaten Berau meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan daerah tahun lalu.

Seperti disampaikan Ratna dari Fraksi Partai Golkar, meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menyediakan strategi meningkatkan sumber daya manusia (SDM) untuk membenahi tata kelola keuangan daerah di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Perolehan WTP dikatakannya sangat penting. Pasalnya, keberhasilan pembangunan bukan hanya realisasinya semata, tetapi juga diukur dari pengelolaan keuangan daerah agar lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Oleh karena itu, sudah menjadi sesuatu yang wajar bila seluruh kabupaten/kota di Indonesia mendambakan meraih opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI).

“Opini ini sebagai tolok ukur dan motivasi bagi Pemkab dalam melakukan kinerja pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Sekaligus sebagai media evaluasi dan kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah,” imbuhnya.

Hal itu juga menjadi perhatian Fraksi Partai Bulan Bintang Indonesia Perjuangan (PBBIP) yang dibacakan Kamaruddin. Pihaknya meminta agar masalah ketekoran kas keuangan bendahara yang terjadi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Sekretariat Dewan, Kelurahan Rinding dan Kecamatan Teluk Bayur, tidak terulang lagi.

 

Namun bukan hanya pada tingkat OPD, peningkatan SDM juga perlu dilakukan untuk melakukan pembinaan, pendampingan, pengawasan dana desa yang cukup besar, baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Pemerintah harus aktif membantu kepala kampung dan aparatnya dalam pengelolaan laporan keuangan. Sehingga dana tersebut benar-benar dapat mensejahterakan masyarakat dan pengelola keuangan dana tersebut tidak akan mendapat singgungan dari aparat hukum karena salah dalam perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban,” paparnya.

Sementara Achmad Rijal yang menjadi juru bicara Fraksi Nasdem, meminta agar pemerintah daerah berani menerapkan kebijakan target perolehan yang realistis kepada pimpinan perusahaan daerah yang ada. Hal itu untuk memberikan kontribusi yang lebih besar kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berau.

“Kami harap agar seluruh BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) atau Perusda yang di dalamnya terdapat saham pemda setiap tahun bisa memberikan laporan keuangan tahunan kepada DPRD. Sehingga dapat diketahui seberapa jauh kinerja dan seberapa besar konstribusinya terhadap PAD,” ucapnya.

 

Mewakili Fraksi PKS, Jasmine Hambali menyebut, jika PAD Berau saat ini masih belum optimal. Pihaknya pun menyarankan agar pemerintah hendaknya semakin prihatin, gencar dan kreatif dalam meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi kemudahan dalam penarikan di beberapa sektor pada penerimaan pendapatan lain-lain yang sah.

“Kami menyarankan agar pemerintah hendaknya terus meningkatkan investasi pembangunan terutama pembangunan yang dapat menambah pendapatan daerah ke depan lebih banyak lagi. Baik dari sektor pariwisata, religi, perdagangan, pendidikan berkualitas, pertanian terpadu, industri perkebunan dan home industri dengan menggulirkan berbagai program pendukungnya,” pungkasnya.(advertorial/bnc)