Izin Galian C Tak Kunjung Terbit, DPRD Berau Konsultasi ke DPMPTSP Kaltim

 

SAMARINDA – Rombongan DPRD Berau melakukan konsultasi kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim, Kamis (10/08/2017). Konsultasi tersebut dilakukan DPRD Berau atas dasar, banyaknya keluhan masyarakat terkait kepengurusan perizinan Galian C setelah kewenangannya dialihkan ke provinsi.

Rombongan yang dipimpin Ketua DPRD Berau, Syarifatul Sya’diah, bertujuan ingin mencari solusi terkait masalah Galian C yang terjadi di Berau. Apalagi, hingga kini belum ada izin Galian C yang diterbitkan, sehingga menghambat proses pembangunan.

“Sebagai perbandingan, di Kaltara sudah keluar izinnya. Artinya urusan birokrasi Standar Operasional Prosedur (SOP) mestinya sama. Kenapa mereka bisa lebih cepat mengeluarkan izinnya?” ujar Syarifatul saat mempertanyakan sulitnya proses izin Galian C di DPMPTSP Kaltim didampingi Ketua Komisi III Mulyadi serta anggota Komisi III Husin Djufrie, anggota Komisi I Burhan Bakran, juga didampingi Ketua Gapensi Berau dan perwakilan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau.

Syarifatul juga menyampaikan sulitnya pengurusan izin Galian C, membuat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor tersebut menurun. Apalagi di tengah kondisi keuangan daerah yang menurun, sokongan dari segala sumber pendapatan harus bisa dimaksimalkan.

“Target PAD dari Galian C Rp1 miliar. Tapi sampai saat ini baru terealisasi Rp21 juta, itu jelas merugikan, karena potensi pendapatan dari Galian C ini sangat besar,” jelasnya.

BACA JUGA : Ketua DPRD Berau Ingin Kewenangan Izin Galian C Dikembalikan Ke Kabupaten

Dari konsultasi itu, diketahui jika rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau cukup rumit. Hal itu menghambat proses perizinan di provinsi.

“Nanti kita akan panggil DLHK untuk hearing dengan DPRD Berau agar segala permasalahan yang ada selama ini bisa teratasi,” ujarnya.

Sementara Ketua Gapensi Berau Imam Sururi mengatakan, birokrasi perizinan Galian C sangat rumit.

“Judulnya pelayanan satu pintu, mestinya urusannya bisa praktis. Tapi ternyata banyak pintu yang mesti dilalui,” katanya.

Kondisi itu, ujar Imam, sangat merugikan pengusaha Galian C di daerah. Karena harus mengeluarkan biaya cukup besar untuk transportasi dan akomodasi selama berada di Ibu Kota Kaltim.

“Sudah keluar uang banyak, tapi ujung-ujungnya izinnya tidak terbit juga,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala DPMPTSP Kaltim Diddy Rusdiansyah melalui petugas DPMPTSP Kaltim, Edy Gunawan berjanji segera melaporkan keluhan masyarakat yang disampaikan DPRD Berau tersebut. Dirinya juga menyarankan agar Bupati Berau dan Ketua DPRD bisa mengirimkan surat kepada Guburnur Kaltim, agar diberi kebijakan memberikan rekomendasi izin untuk Galian C yang luasnya di bawah 5 hektar.

“Dan yang penting, kita akan berusaha memperpendek birokrasi,” tandasnya.(advertorial/bnc)