Dapil Pileg Bisa Berubah???

 

TANJUNG REDEB – Dalam rangka konsultasi terkait pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau yang lebih dikenal UU Pemilu, dan persiapan pemilihan legislatif (Pileg) serta pemilihan presiden (Pilpres) 2019, DPRD Berau melalui gabungan komisi melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia di Jakarta, baru-baru ini. Kunker yang dimotori Komisi I ini, diterima Bagian Hukum KPU RI.

Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris yang ikut dalam kunker mengatakan, dalam kunker tersebut, pihaknya mengkonsultasikan terkait penataan daerah pemilihan (dapil) dalam pemilihan legisltaif 2019 mendatang. Khususnya untuk DPRD kabupaten/kota yang belum ditetapkan dan diatur dalam UU Pemilu.

Pasalnya, kata Waris, dalam UU Pemilu, disebutkan bahwa dapil untuk kabupaten/kota akan ditentukan melalui usulan KPU kabupaten kepada KPU provinsi yang selanjutnya ditetapkan oleh KPU RI.

“Dalam hal ini tentu didahului pengkajian oleh KPU yang kemudian dilakukan uji publik untuk meminta masukan dan saran dari partai politik, pemerintah, dan stakeholder lainnya termasuk masyarakat dengan prinsip-prinsip yang ditentukan oleh UU Pemilu dan Peraturan KPU (PKPU),” jelas Waris.

Dalam konsultasi itu, DPRD Berau meminta agar KPU RI melakukan kajian apakah dapil diubah atau tidak. Menurutnya, ada peluang untuk perubahan dapil pada Pemilu 2019 mendatang.

“Sesuai schedule (jadwal-red), Desember 2017 nanti, KPU harus menyusun draf perubahan dapil jika memang dianggap perlu utuk diubah. Nantinya, penetapan dapil diputuskan KPU RI berdasarkan kajian dan hasil uji publik yang dilaksanakan Maret atau April 2018,” tutur politisi Partai Demokrat itu.

Untuk diketahui, lanjut Waris, dalam UU Pemilu, telah diatur jika jumlah kursi DPRD kabupaten/kota, ditetapkan paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 55 kursi. Untuk, DPRD Kabupaten Berau, dikatakan Waris, jumlah kursi tampaknya tidak mengalami perubahan, yakni 30 kursi.

“Mengacu pada UU Pemilu Pasal 191, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 200.000 orang sampai dengan 300.000 orang memperoleh alokasi 30 kursi, sementara jumlah penduduk Kabupaten Berau yang menjadi acuan perhitungan jumlah minimal anggota parpol sebagaimana Surat Keputusan KPU RI Nomor 165/HK.03.1-Kpt/KPU/IX/2017 sebanyak 219.263 orang. Artinya, besar kemungkinan jumlah kursi di DPRD Berau tak bertambah,” ungkapnya.

BACA JUGA : Ini Jumlah Minimal Anggota Parpol Peserta Pemilu 2019

Terkait jumlah kursi untuk setiap daerah pemilihan, Waris menjelaskan, UU Pemilu mengatur untuk DPRD kabupaten/kota, setiap dapil paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 12 kursi.

“Dimana daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan,” tandasnya.

Adapun anggota DPRD Berau yang hadir dalam rapat audiensi Anggota DPRD Berau dengan Komisi II DPR RI tersebut, yakni Ratna, Erlita Herlina, Subroto, Abdul Waris, Vitalis Paulus Lette, Firmansyah, Jekson Along, Mulyadi, Feri Kombong, Eli Esar Kombong dan M. Ichsan Rapi.(bnc)