Golkar Sarankan Pemkab Agar Usulkan Kewenangan Ijin Galian C Dikembalikan ke Kabupaten

 

TANJUNG REDEB – Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanahkan jika ijin Galian C kini menjadi kewenangan pemerintah provinsi, termasuk Pemprov Kaltim tentunya. Sehingga, setiap ada pihak yang ingin mengajukan permohonan ijin Galian C, maka harus melalui Pemprov Kaltim.

Selain jarak yang cukup jauh, kepengurusan ijin tersebut juga dinilai rumit, dan tidak sebentar. Sehingga, tak jarang banyak pengusaha enggan mengurus ijin tersebut. Tak pelak, kondisi inipun menjadi keluhan tersendiri bagi para pengusaha maupun kepala kampung.

Bahkan, akibat rumitnya perijinan tersebut, tak jarang sejumlah proyek yang dibuat pemerintah kampung untuk pembangunan kampungnya, kerap kali dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk meraih keuntungan. Akibat, menggunakan material Galian C yang ijinnya tak kunjung diterbitkan Pemprov Kaltim.

Kondisi ini pun mendapat tanggapan dari Fraksi Partai Golkar melalui pandangan akhir fraksi pada Rapat Paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun 2017 menjadi Perda, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Berau, Senin (23/10/2017), sebagaimana dibacakan juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Berau, Elita Herlina.

Dikatakannya, Fraksi Partai Golkar menyarankan agar Pemkab Berau mengusulkan agar kewenangan ijin Galian C dapat dikembalikan ke kabupaten, baik menyangkut perijinan maupun rekomendasi.

“Langkah tersebut, selain untuk memperpendek birokrasi, juga dapat menjadi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga sektor ini dapat dioptimalkan,” tuturnya.

“Harapan kami proses ijin usaha Galian C itu bisa dikembalikan kewenangannya ke kabupaten/kota,” pungkasnya.(bnc)