TP4D Dampingi Penyusunan KUA PPAS, Diapresiasi Dewan

 

TANJUNG REDEB – Maraknya program Pemkab yang tidak bisa berjalan mulus lantaran adanya keraguan dan ketakutan dari aparat negara akan bersentuhan hukum saat melaksanakannya, mendorong Kejaksaan Agung untuk membentuk Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) hampir di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Berau.

Terbentuknya TP4D tersebut sebagai langkah preventif untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program. Adapun tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang akan dilaksanakan oleh TP4D dalam rangka mengawal pembangunan ialah melakukan penyuluhan, pengarahan, pendapat hukum, hingga pendampingan, sehingga dapat meminimalisir kekeliruan yang dapat terjadi saat pelaksanaan program pembangunan tersebut.

Dengan adanya TP4D tersebut, Pemkab Berau menyertakannya dalam pendampingan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) perubahan tahun 2017. Langkah ini kemudian mendapat apresiasi dari Fraksi Partai Gerindra DPRD Berau yang disampaikan dalam pandangan akhir fraksinya, sebagaimana disampaikan juru bicaranya, M. Ichsan Rapi pada Rapat Paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun 2017 menjadi Perda, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Berau, Senin (23/10/2017). 

Dikatakannya, Fraksi Partai Gerindra sangat mendukung dan mengapresiasi pernyataan Bupati Berau, Muharram yang meminta Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Berau melalui TP4D untuk memberikan pendampingan dalam penyusunan KUA PPAS, dan juga melibatkan DPRD Berau sebagai wadah dari anggota DPRD Berau untuk menjalankan fungsi penganggaran sesuai dengan amanat undang-undang.

“Pelibatan TP4D dalam pendampingan penyusunan KUA PPAS sangat kita dukung dan apresiasi, agar menghindarkan kekhawatiran para pihak menjalankan programnya,” tuturnya.

 

Menanggapi hal itu, Bupati Berau, Muharram mengatakan, langkah melibatkan TP4D dalam pendampingan pembahasan dilakukan sebagai wujud transparansi (keterbukaan). Selain itu, dikatakan Muharram, langkah ini juga sebagai deteksi dini dari adanya dugaan penyimpangan.

“Paradigma hukum bukan hanya berfikir bagaimana menghukum seseorang, tetapi bagaimana agar orang itu tidak bermasalah. Ide ini menurut saya sangat brilian. Saya harap dari perencanaan KUA PPAS sampai nanti aktivitasnya, terus dapat dikawal TP4D,” tandasnya.(bnc)