Bahas Penataan Dapil dan Dana Reboisasi, DPRD Berau Datangi Komisi II DPR RI

 

JAKARTA – Adanya wacana penataan daerah pemilihan (Dapil) di Kabupaten Berau Kalimantan Timur pada Pemilu Legislatif (Pileg) disampaikan oleh Anggota DPRD Berau. Hal ini seperti dikemukakan Syarifatul Sya'diah Ketua DPRD Berau dalam rapat audiensi Anggota DPRD Berau dengan Komisi II DPR RI, Jumat (20/10/2017) lalu.

Menanggapi hal ini, Anggota DPR RI Dapil Kaltim-Kaltara, Hetifah Sjaifudian menyampaikan, penataan Dapil untuk Pileg DPRD Kabupaten/Kota diserahkan sepenuhnya kepada KPU.

"Pada saat pembahasan RUU Pemilu, kami di Pansus akhirnya memutuskan agar jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota dan penataan Dapil diserahkan ke KPU. Besaran kursi per Dapil berbeda dengan DPR RI. Kalau DPR RI antara 3-10, kalau DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota antara 3-12 kursi", jelas Hetifah dalam rilisnya kepada beraunews.com, Rabu (25/10/2017).

Terkait dengan penataan Dapil untuk DPRD Kabupaten/Kota, Hetifah menjelaskan, hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU).

"Komisi II dan KPU sudah membahas PKPU tentang penyusunan Dapil. Sekarang sedang menunggu proses penomoran di Kemenkumham", lanjut Hetifah.

 

Dalam penataan Dapil DPRD Kabupaten/Kota, dikatakan Hetifah, menjadi kewenangan KPU Kabupaten/Kota. Meski demikian, dalam penyusunannya KPU harus melibatkan berbagai pihak.

"Untuk penataan Dapil DPRD, PKPU mengamanatkan sepenuhnya kepada KPU Kabupaten/Kota. KPU melibatkan Pemda, Bawaslu daerah, partai politik peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota dan instansi terkait", ujarnya.

Politisi dari Dapil Kaltim-Kaltara ini juga menjelaskan, jika sudah disusun penataan Dapil, maka KPU akan melakukan uji publik sehingga publik bisa mengoreksi jika terjadi kesalahan atau penyusunan Dapil yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

 

Dalam rapat audiensi itu, para wakil rakyat Berau tidak hanya membahas penataan Dapil, tapi juga berbagai persoalan di Berau yang berkaitan dengan Komisi II seperti kasus pertanahan. Diantara kasus sengketa tanah ini terjadi di Kampung Tunggal Bumi dan Kayu Indah Kecamatan Batu Indah, dan Tanjung Perangkat Kecamatan Sambaliung.

Menanggapi hal tersebut, Hetifah akan berupaya berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Berau Syarifatul Sya'diah mengatakan, selain membahas penataan dapil dan kasus pertanahan, DPRD Berau juga mengkonsultasikan terkait pemanfaatan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) Kabupaten Berau sekitar Rp352 Miliar yang hingga kini masih belum dapat dimanfaatkan. DPRD Berau meminta agar dibuat lagi aturan yang lebih simple terhadap turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 55/2005 tentang Dana Perimbangan.

“Hal itu kita minta sehingga OPD (Organisasi Perangkat Daerah-red) tidak ada kekhawatiran dan ketakutan memanfaatkan dana DBHDR. Maksud kami, manfaatnya bisa diperluas lagi untuk pembangunan infrastruktur sehingga dana sebesar Rp352 Miliar bisa bermanfaat dan tidak menjadi Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran-red) setiap tahunnya,” beber politisi Partai Golkar ini.

Adapun anggota DPRD Berau yang hadir dalam rapat audiensi Anggota DPRD Berau dengan Komisi II DPR RI tersebut, yakni Ratna, Elita Herlina, Subroto, Abdul Waris, Vitalis Paulus Lette, Firmansyah, Jekson Along, Mulyadi, Feri Kombong, Eli Esar Kombong dan M. Ichsan Rapi.(bnc)