Sedot APBD 440 Miliar, Gerindra dan Demokrat Soroti Proyek MYC

 

TANJUNG REDEB - Fraksi Partai Gerindra DPRD Berau mengambil sikap tak mau terlibat dalam perubahan proyek Multi Years Contract atau MYC, baik dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) perubahan tahun 2017 sampai menjadi rancangan APBD Perubahan 2017.

Hal tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Partai Gerindra, M. Ichsan Rapi dalam rapat paripurna pandangan akhir fraksi terhadap rancangan raperda perubahan APBD tahun 2017 menjadi perda, di ruang Rapat Paripurna DPRD Berau, Senin (23/10/2017).

Pria yang akrab disapa Daeng Iccang ini mengatakan, pada prinsipnya fraksinya mendukung program Bupati Berau Muharram, namun sikap fraksinya tidak mau terlibat dalam proyek MYC, lantaran kondisi keuangan Kabupaten Berau yang tidak seperti dulu antara Rp2-3 Triliun. Dengan APBD hanya Rp1,3 Trilun, fraksinya menilai, MYC tidaklah bijaksana diprogramkan.

“Pada prinsipnya kami mendukung program Bupati, namun MYC ini bukan visi dan misinya Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah-red),” tuturnya.

Senada dengan Fraksi Partai Gerindra, anggota Fraksi Partai Demokrat, Vitalis Paulus Lette, pun menyoroti proyek MYC. Hanya saja, Fraksi Partai Demokrat meminta Pemkab Berau untuk melakukan kajian pada aspek keuangan dan pemanfaatan publik terhadap 10 proyek MYC tersebut, sehingga hasil kajian itu dapat memberikan argumentasi jika proyek MYC tersebut dirasakan masyarakat dan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Berau.

 

Selain itu, Fraksi Partai Demokrat juga menagih janji Pemkab Berau untuk mencarikan anggaran dari pihak lain, khususnya dari bantuan keuangan Provinsi Kaltim maupun APBN, sehingga beban anggaran untuk proyek MYC sekitar Rp440 Miliar selama 3 tahun itu, bisa dipikul bersama.

“Prinsipnya fraksi kami setuju saja MYC, dengan catatan keuangan daerah mencukupi. Maksud mencukupi itu, kita bisa membiayai MYC, disisi lain kita tidak mengorbankan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ujarnya.

“Sebagai contoh, sekarang kita mengalokasikan anggaran hingga tahun 2019 untuk bayar MYC Rp400 Miliar lebih, tetapi bagaimana kita membangun desa dengan program-program dalam tanda kutip pertanian secara luas, disitu ada peternakan, perkebunan, perikanan dan pertanian. Sepertinya sudah berkurang bantuan-bantuan untuk petani, nelayan, peternak. Karena apa ? Karena anggaran digunakan untuk membiayai MYC. Terus apakah MYC ini sudah menjadi skala prioritas yang mendesak, kami lihat belum,” bebernya.

 

Sementara itu, Bupati Berau Muharram mengatakan, Fraksi Partai Gerindra tidak mau terlibat dalam MYC itu, merupakan hak Fraksi Partai Gerinda.

“Yang terpenting, APBD Perubahan sudah disahkan dan program bisa berjalan,” tuturnya singkat.(bnc)