APBD Perubahan 2017 Berau Disahkan 2,58 Triliun

 

TANJUNG REDEB – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau menggelar Rapat Paripurna pandangan akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017 menjadi Perda, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Berau, Senin (23/10/2017).

Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Berau, Sa’ga dan dihadiri oleh Bupati Berau, Muharram, Wakil Bupati Berau, Agus Tantomo, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kadin Berau dan tokoh masyarakat.

Pantauan beraunews.com, dari 8 fraksi yang ada di DPRD Berau, 6 fraksi yakni PPP, Demokrat, PKS, PAN, Nasdem dan PBBIP, meski tetap memberikan catatan, namun dalam kesimpulan pandangan akhirnya, menyetujui penuh pengesahan APBD Perubahan 2017. Sementara 2 fraksi lainnya yakni Golkar dan Gerinda, dalam kesimpulan akhir pandangan fraksinya menyetujui pengesahan APBD Perubahan 2017 dengan catatan.

 

“Fraksi Partai Golkar dengan ini menyetujui raperda tentang APBD Perubahan Tahun 2017 untuk ditetapkan menjadi Perda, dengan catatan pemerintah daerah harus memperhatikan rekomendasi Fraksi Partai Golkar,” ujar Elita Herlita, juru bicara Fraksi Partai Golkar dalam pandangan fraksinya.

“Fraksi Partai Gerindra dapat menerima raperda perubahan APBD 2017 menjadi peraturan daerah dengan catatan,” kata M. Ichsan Rapi, juru bicara Fraksi Partai Gerindra dalam pandangan fraksinya.

APBD Perubahan Kabupaten Berau Tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp2,58 Triliun (lihat grafis). Menurut pandangan akhir Fraksi Partai Nasdem yang disampaikan juru bicaranya, Achmad Rijal, postur APBD Perubahan Tahun 2017 terjadi penambahan perolehan pendapatan daerah, walaupun ada penurunan pendapatan dari Dana Perimbangan, namun  cukup membantu dengan adanya kenaikan dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, seperti dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Dari Provinsi.

 

Di sisi lain juga, dikatakan Rijal, adanya peningkatan kontribusi dari Perusda, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan. Semua itu patut diapresiasi sebagai indikasi perbaikan pengelolaan keuangan daerah di tengah bayang-bayang badai krisis keuangan.

“Namun kami harapkan hal itu tidak membuat kita terlena bahwa kemandirian keuangan dan ekonomi Kabupaten Berau yang tidak tergantung kepada Dana Perimbangan dan Dana Bagi hasil haruslah menjadi landasan yang kuat dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah, sehingga mampu menghantar Kabupaten Berau menjadi lebih maju dan lebih sejahtera,” tuturnya.

“Perlu kami sampaikan, sedikit atau banyaknya penambahan pendapatan cukup memberikan angin segar bagi kelanjutan pembangunan di Kabupaten Berau. Mengingat masih banyaknya pembangunan infrastuktur yang perlu dilakukan guna memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Berau, Muharram mengapresiasi atas kerjasama yang terjalin baik antara Pemerintahan Daerah dengan DPRD Kabupaten Berau, sehingga APBD Perubahan tahun 2017 bisa disahkan dalam rapat Paripurna Dewan.

“Saya ucapkan terimakasih kepada segenap Pimpinan dan Anggota DPRD Berau, khususnya para kader yang sudah bersusah payah meluangkan waktunya untuk rapat ini. Seluruh fraksi bersepakat untuk mengesahkan Raperda menjadi Perda APBD Perubahan 2017. Begitu juga dengan segenap Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Bapak Sekda, saya ucapkan terima kasih atas jerih payahnya,” tandasnya.(Miko Gusti Nanda/bnc)