Siapa Pemain Harga Barang di Berau???

 

TANJUNG REDEB – Tarif peti kemas angkutan barang seharusnya berpengaruh langsung terhadap harga barang. Dimana, semakin tinggi tarif, maka akan semakin murah harga barang, demikian pula sebaliknya. Namun, kondisi ini rupanya tak terjadi di Kabupaten Berau. Hal tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat (hearing) di ruang rapat gabungan, baru-baru ini.

Seperti disampaikan Erwin, perwakilan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Berau. Dikatakannya, tarif peti kemas tidak berimbas sama sekali dengan harga barang di pasaran Buktinya, saat terjadi penurunan tarif dari PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) dan PT Pelayaran Tempuran Emas (Temas), harga barang tetap sama bahkan terkesan mengalami kenaikan.
 
“Jadi kita jangan semata menyalahkan tarif peti kemas maupun tarif bongkar muat, tapi perlu di cek di lapangan khususnya ke pedagang-pedagang besar yang pemainnya cuma 1-2 orang saja. Mereka ini seenaknya saja menaikkan harga barang tersebut,” tuturnya.

 

Hal itu pun diamini Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Berau M. Syarkawi HAB. Dikatakannya, berbicara bagaimana dampak tarif terhadap harga, dapat dikatakan belum ada dampaknya.
 
“Saya ngomong dengan Kasi kami bahwa harga gula dan harga beras masih stabil tetapi tidak mengalami kenaikkan. Kami juga belum paham, apakah tarif ini juga sudah diberlakukan,” ujarnya.

 

Sementara Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina juga mengungkapkan fakta serupa. Dimana, saat terjadi penurunan tarif PT SPIL dari Rp17 juta menjadi Rp9 juta, dirinya bersama Anggota Komisi II lainnya, Kamaruddin dan Ketua Komisi III, Mulyadi sempat melakukan sidak ke pasar Sanggam Adji Dilayas, dan bertemu langsung dengan para pedagang. Hasilnya, harga barang memang belum mengalami penurunan. Bahkan, para pedagang mengaku tidak mengetahui jika terjadi penurunan tarif angkutan barang.
 
BACA JUGA :Naik Turun Tarif Peti Kemas, Jadi Fenomena di Berau
 
“Jika tarif sudah mengalami penurunan, tetapi tak berdampak pada harga barang, tentunya juga akan percuma. Jadi tentunya kami berharap, ketika tarif mengalami penurunan, pemerintah daerah melakukan pengawasan, agar penurunan tersebut berdampak langsung ke harga barang. Selain itu, perlu dicari tahu, siapa sesungguhnya yang bermain dalam harga barang di Kabupaten Berau,” tegas politisi Partai Golkar itu.

 

Menanggapi itu, Anggota Komisi III DPRD Berau, Rudi P. Mangunsong mengaku heran ketika hukum ekonomi tak berlaku pada kasus ini.
 
“Keterangan dari dinas, tidak berlaku hukum pasar. Ini aneh juga, seharusnya jika tarif naik, maka harga barang naik. Artinya, jika kita menurunkan tarif, tapi harga barang tidak turun, maka ada pihak tertentu yang diuntungkan,” sergah politisi PDI Perjuangan ini.(*/bnc)